JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID - Organisasi Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), melalui Ketua Umumnya yakni AR Waluyo atau Gus Wal kembali dipanggil oleh Polda Yogyakarta pada Senin, 6 November 2023.
Panggilan ini berkaitan dengan laporan yang diajukan oleh Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, terhadap Rocky Gerung dan Refly Harun.
Gus Wal menghadiri pemeriksaan di kantor Polda DIY selama enam jam, mulai dari pukul 10 pagi hingga 4 sore. Kami sebagai pihak PNIB merasa bersyukur atas respons yang diberikan oleh Polda DIY dan Mebes Polri terhadap laporan yang telah diajukan terkait Rocky Gerung dan Refly Harun.
BACA JUGA:Resep Onion Ring yang Gurih dan Super Krispi, Super Lezat Jadi Cemilan Malam di Rumah!
PNIB menaruh harapan besar agar proses hukum terhadap keduanya dapat segera dilakukan.
Menurut Gus Wal, tindakan berat harus diambil terhadap perkara ini karena hal tersebut dapat mempengaruhi integritas keamanan, serta kedaulatan bangsa dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
"Kami berharap Polri menegakkan Hukum Tajam Keaatas Tumpul kebawah kepada Rocky Gerung dan refly harun serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu." tegas Gus Wal.
Dalam situasi ini, PNIB ingin menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan beradab.
BACA JUGA:PNIB: Pelapor & Saksi Sudah kembali Diperiksa, Segera Tangkap Rocky Gerung dan Refly Harun!
Tidak ada satu pun individu atau kelompok yang dikecualikan dari tanggung jawab hukum.
Hukum harus berlaku bagi siapa saja, tanpa melihat jabatan, status, atau latar belakang mereka.
Sebagai organisasi yang mengutamakan keadilan dan kedaulatan bangsa, PNIB berharap agar proses hukum terhadap Rocky Gerung dan Refly Harun dilakukan dengan penuh profesionalisme dan transparansi.
Semua bukti dan fakta harus diungkap untuk memastikan kebenaran dan keadilan dalam proses pengadilan ini.
BACA JUGA:Strategi Ampuh Meningkatkan Penjualan Produk Secara Online, Coba Ikuti Langkah Sukses Auto Cuan!
Gus Wal juga ingin menegaskan bahwa PNIB tidak memiliki motif politik atau tujuan lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dari proses hukum ini.