JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID - Menteri kabinet perang Israel Benny Gantz pada Sabtu menuntut agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkomitmen pada visi yang disepakati untuk konflik Gaza yang mencakup penetapan siapa yang mungkin memerintah wilayah tersebut setelah perang dengan Hamas.
Gantz mengatakan pada konferensi pers bahwa dia ingin kabinet perang membentuk rencana enam poin pada tanggal 8 Juni.
Jika harapannya tidak terpenuhi, katanya, dia akan menarik partainya yang berhaluan tengah dari koalisi darurat perdana menteri yang konservatif.
BACA JUGA:5 Kebiasaan Buruk Sehari-hari yang Bisa Sebabkan Demensia, Kamu Sadar Nggak?
Gantz mengancam untuk mundur dari kabinet Netanyahu, Jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Tidak Berkomitmen-freepik-freepik
Gantz, seorang pensiunan jenderal terkemuka Israel yang menurut jajak pendapat merupakan saingan politik Netanyahu yang paling tangguh, tidak memberikan tanggal kemungkinan pemogokan tersebut namun tantangannya dapat meningkatkan ketegangan pada pemerintahan masa perang yang semakin sulit dikendalikan .
Netanyahu tampaknya terkepung dalam kabinet perang internalnya, di mana dia, Gantz, dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant sendiri yang memiliki suara.
Pada hari Rabu, Gallant menuntut kejelasan tentang rencana pascaperang dan agar Netanyahu menghentikan pendudukan kembali militer di Gaza.
Jika perdana menteri melakukan hal itu, ia berisiko membuat marah partai-partai koalisi ultra-nasionalis yang menyerukan agar Gaza dianeksasi dan diselesaikan.
BACA JUGA:Ngeri! Ada Aksi Penyerangan Dua Polisi Muda di Ulu Tiram Malaysia
Kehilangan mereka dapat menggulingkan Netanyahu, yang sebelum perang gagal mendapatkan lebih banyak mitra berhaluan tengah, mengingat persidangannya atas tuduhan korupsi yang ia bantah.
“Pertimbangan pribadi dan politik sudah mulai merambah keamanan nasional Israel,” kata Gantz.
“Sekelompok kecil orang telah merebut jembatan kapal Israel dan mengemudikannya menuju perairan dangkal berbatu tersebut.”
Gantz mengatakan rencana enam poin yang diusulkannya akan mencakup penerapan sistem administrasi sipil sementara AS-Eropa-Arab-Palestina di Gaza sementara Israel mempertahankan kendali keamanan.
Perjanjian ini juga akan memberikan layanan nasional yang adil bagi semua warga Israel, termasuk Yahudi ultra-Ortodoks, yang kini dikecualikan dari wajib militer dan dua partai dalam koalisi Netanyahu bertekad untuk mempertahankan pengecualian tersebut.