Direktur Jenderal (Dirjen) atau Deputi biasanya memimpin direktorat atau kedeputian ini, dan mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa unit-unit kerja di bawah mereka beroperasi secara efisien dan efektif.
Struktur organisasi ini dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setiap unit kerja dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.
Misalnya, di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat berbagai unit kerja yang masing-masing memiliki tugas spesifik.
Unit-unit ini meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Direktorat Jenderal Imigrasi, di antara lainnya.
Setiap unit ini memiliki peran penting dalam mendukung operasional kementerian dan memastikan bahwa tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia dapat terlaksana dengan baik.
Selain itu, di Kementerian Perindustrian, terdapat unit kerja yang bertanggung jawab atas pengembangan industri nasional.
Beberapa contohnya termasuk Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, serta Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional.
BACA JUGA:Serbu Promo Akhir Bulan Agustus 2024 Hypermart 'Beli Banyak lebih Hemat', Belanja Anti Boros
Unit-unit kerja ini berperan penting dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan industri yang dapat meningkatkan daya saing nasional di kancah internasional.
Tidak hanya di tingkat pusat, unit kerja juga hadir di tingkat pemerintah daerah.
Di Provinsi DKI Jakarta, misalnya, unit kerja meliputi Kantor Gubernur, berbagai dinas seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Sekretariat Daerah.
Unit-unit kerja ini berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah mereka.
BACA JUGA:Film Siksa Neraka, Petualangan Menegangkan di Alam Baka yang Diadaptasi dari Komik Legendaris
Penempatan CPNS dalam unit kerja tertentu sangat tergantung pada formasi yang tersedia, kebutuhan organisasi, serta kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh CPNS tersebut.
Proses penempatan ini sangat penting karena akan menentukan karier PNS ke depannya.