Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Apindo tidak bermaksud mengkritik atau membandingkan data secara berlebihan, melainkan mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa gelombang PHK ini nyata dan tengah berlangsung secara massif.
Bahkan, survei internal Apindo sendiri menunjukkan bahwa tren PHK sudah sangat terasa oleh para pelaku usaha, terutama di sektor-sektor padat karya.
Situasi ini diperparah oleh kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat sebesar 19 persen terhadap sejumlah produk ekspor asal Indonesia, terutama dari sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), yang memegang peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja nasional.
BACA JUGA:SIKAT! Promo Gantung Alfamart Hari Ini: Belanja Minyak Goreng Murah Aktif Sampai 3 Agustus 2025
Menurut Shinta, kebijakan proteksionis dari negara mitra dagang utama seperti AS dapat menyebabkan pengalihan pesanan ke negara kompetitor yang memiliki tarif lebih rendah, sehingga industri dalam negeri pun akan semakin tertekan.
Hal ini berpotensi memperburuk situasi ketenagakerjaan dengan meningkatnya jumlah pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
Ia menekankan bahwa ini bukanlah gelombang PHK biasa, melainkan krisis yang benar-benar terjadi dan berpotensi semakin meluas jika tidak segera diantisipasi melalui kebijakan pemerintah yang adaptif.
Tercatat, provinsi yang mengalami dampak terparah dari gelombang PHK ini adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, dengan jumlah pekerja terdampak masing-masing mencapai 10.995, 9.494, dan 4.267 orang.
BACA JUGA:Cara Pengajuan KUR Bank Mandiri 2025: CEK Tips Pengajuan Supaya Cepat Acc
Ketiga wilayah ini dikenal sebagai sentra industri yang sangat bergantung pada sektor manufaktur dan ekspor, sehingga kebijakan perdagangan internasional sangat memengaruhi stabilitas tenaga kerja di sana.
Langkah penyelamatan industri padat karya mutlak dibutuhkan di tengah tekanan global saat ini.
Insentif fiskal serta kemudahan ekspor bisa menjadi solusi untuk mencegah gelombang PHK lanjutan.
Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menciptakan krisis sosial dan ekonomi yang lebih kompleks bagi masyarakat.