JAKARTA, Semaraknews.id – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka lagi-lagi masuk headline bukan karena kerjaan negara, tapi gegara ijazah SMA. Seorang warga bernama Subhan nekat menggugat Gibran dan KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantaran menilai ijazah sang wapres muda tidak sah sesuai hukum Indonesia.
Sidang perdana bahkan sudah digelar Senin, 8 September 2025, dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Ketua majelis hakimnya Budi Prayitno, dibantu Abdul Latip dan Arlen Veronica.
Subhan meminta hakim menyatakan Gibran tidak sah menjabat wapres 2024–2029, karena dianggap tak pernah sekolah SMA di Indonesia.
Menariknya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) alias bapaknya Gibran buru-buru buka suara. Jokowi mengakui memang dia sendiri yang nyari sekolah buat anak sulungnya di Singapura. “Iya, di Orchid Park Secondary School,” kata Jokowi di Solo, Jumat 12 September 2025.
BACA JUGA:Prabowo Godok Reformasi Polri, Tapi Kalau Kultur Brutal Polri Masih Ada, Tetap Percuma
Dengan santai, Jokowi menambahkan, “Yang nyariin saya, jadi ngerti lah, yang mencarikan saya.” Ia menjelaskan alasan di balik keputusan itu, “Biar mandiri,” katanya.
Jadi, kalau sekarang ada yang ribut-ribut soal ijazah, Jokowi seolah mau bilang: salahkan bapaknya yang dulu iseng sekolahkan anak ke luar negeri, bukan si anak. Tapi tetap saja, gugatan ini bikin rame karena menyentuh legitimasi jabatan wapres.
Secara aturan, penggugat berpegang pada syarat pencalonan cawapres yang harus punya ijazah SMA/sederajat dari sekolah yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Masalahnya, Gibran memang sejak kelas 1 SMA sudah belajar di Singapura.
Jadi yang diperdebatkan sekarang bukan cuma soal kertas ijazah, tapi apakah jalur pendidikan luar negeri sah dijadikan syarat nyapres/nyawapres.
BACA JUGA:Kasus Korupsi Haji Bikin NU Gerah, PBNU Tagih KPK Umumkan Tersangka
Publik pun terbelah, ada yang menganggap gugatan ini serius dan bisa jadi batu sandungan politik, ada pula yang nyinyir bilang ini cuma dagelan “drama ijazah” jilid dua, mirip kasus bapaknya dulu yang juga pernah diributkan.
Bedanya, kali ini yang kena getah anaknya, dan Jokowi harus maju sebagai saksi sejarah sekaligus “biro jasa” yang dulu mencarikan sekolah.