Standar kebersihan dapur sering diabaikan, distribusi makanan tidak terkendali, dan data lokasi dapur sulit diakses publik.
Transparansi yang seharusnya menjadi roh program justru hilang di balik laporan administratif semu.
BACA JUGA:IMOS 2025 Resmi Digelar: Hadirkan 60+ Merek Motor, Teknologi Terkini, dan Program Test Ride
Solusi Konkret: Libatkan Generasi Muda
Tidak hanya memberi kritik, PNIB juga menawarkan sejumlah solusi agar ruh mulia MBG tetap terjaga:
- Kantin sekolah dilibatkan langsung sebagai mitra distribusi dan pengawasan.
- Siswa SMA/SMK bisa ikut magang untuk belajar sekaligus mengawasi higienitas makanan.
- Mahasiswa KKN diberdayakan melakukan edukasi gizi serta monitoring di sekolah-sekolah.
- Sarjana menganggur dapat direkrut sebagai pengawas lapangan, sehingga menambah lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
BACA JUGA:Link Nonton Drakor Queen Mantis, Angkat Kisah Pembunuhan Berantai dan Konflik Ibu-Anak
“Dengan cara ini, MBG bukan sekadar program makan gratis, tetapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mengamalkan nilai Pancasila dalam bentuk keadilan sosial,” tambah Gus Wal.
Tolak Pengalihan MBG Jadi Bantuan Tunai
PNIB juga menolak wacana perubahan skema MBG menjadi bantuan uang tunai atau beras impor. Menurut Gus Wal, kebijakan itu berisiko mengubah mental siswa dan merugikan petani lokal.
“Jika evaluasi tidak segera dilakukan, anak-anak bangsa yang seharusnya mendapat gizi justru akan terus jadi korban dari sistem yang korup. Lebih parah lagi, isu ini bisa ditunggangi kelompok radikal untuk menciptakan kekacauan,” pungkasnya.