JAKARTA, Semaraknews.co.id — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyematkan istilah “londo ireng” kepada kelompok pengkritik pemerintah menuai kritik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai istilah tersebut justru tidak tepat jika diarahkan kepada masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Menurut Dedi, istilah “londo ireng” yang secara historis merujuk pada sosok yang dianggap berkhianat atau berpihak kepada kepentingan asing seharusnya tidak digunakan untuk melabeli kritik dari masyarakat. Ia menilai istilah tersebut lebih relevan diarahkan kepada pejabat maupun mantan pejabat yang terbukti melakukan tindakan korupsi.
“Londo ireng sebagai analogi pengkhianat perlu disematkan oleh tokoh seperti Dadan Hindayana, Nadiem Makarim, dan siapapun yang sudah terbukti korupsi,” kata Dedi ketika dihubungi pada Senin, 27 Juli 2026.
Dedi menilai penggunaan istilah tersebut oleh seorang kepala negara terhadap rakyatnya menjadi persoalan serius. Menurut dia, kritik dari masyarakat sipil, wartawan, pengamat, maupun lembaga swadaya masyarakat merupakan bagian dari mekanisme demokrasi, bukan bentuk pengkhianatan terhadap negara.
“Pernyataan itu juga menandai tidak ada seorangpun bisa mempengaruhi estetika pidato presiden,” ujar Dedi.
BACA JUGA:Anggaran MBG Dipangkas, BGN Bongkar Data Dapur dan Penerima Manfaat
Sebelumnya, Prabowo menggunakan istilah “londo ireng” saat menyampaikan pidato dalam puncak peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Kamis, 23 Juli 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut masih ada kelompok masyarakat Indonesia yang dianggap lebih memilih mengabdi kepada kepentingan bangsa lain.
“Itu yang dulu kita sebut londo ireng, yang ikut Belanda perang melawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada,” ujar Prabowo di Jakarta Convention Center, Jakarta.
Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian menyebut kelompok tersebut kini muncul dalam berbagai bentuk, termasuk dari kalangan yang menjalankan fungsi kritik terhadap pemerintah.
“Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat sorotan dari kalangan jurnalis. Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana meminta Presiden Prabowo menyampaikan permintaan maaf karena mengaitkan profesi wartawan dengan istilah yang bermakna negatif.
Menurut Bayu, penyematan istilah “londo ireng” kepada jurnalis dapat merendahkan fungsi pers sebagai bagian dari kontrol publik. Ia menilai kerja jurnalistik tidak didasarkan pada kepentingan asing, melainkan pada upaya menyampaikan fakta kepada masyarakat.
“Sebaiknya Presiden minta maaf soal ini dan memperbaiki pidato-pidatonya,” kata Bayu melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 24 Juli 2026.
BACA JUGA:Anjing Hantu Amazon Ternyata Bukan Mitos, Populasinya Bikin Ilmuwan Salah Perhitungan
Bayu mengatakan, tuduhan bahwa jurnalis merupakan bagian dari kelompok yang membela kepentingan asing tidak memiliki dasar. Ia mencontohkan pemberitaan mengenai persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya merupakan bentuk pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Bayu, pemberitaan kritis seharusnya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki tata kelola, bukan dianggap sebagai serangan terhadap pemerintah.
“Presiden jangan menyerang pembawa berita, tapi memperbaiki fakta yang buruk, misal dengan memperbaiki tata kelola MBG,” ujar Bayu.
Istilah “londo ireng” sendiri selama ini digunakan untuk menggambarkan orang Indonesia yang dianggap berkhianat atau berpihak kepada kepentingan penjajah pada masa kolonial. Karena makna historis tersebut, penggunaan istilah itu kepada kelompok pengkritik pemerintah dinilai sejumlah pihak dapat mempersempit ruang kritik publik dan menciptakan jarak antara penguasa dengan masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan.