JAKARTA, Semaraknews.co.id — Kabinet Bayangan mulai menyiapkan rapor kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah tiga tahun masa kepemimpinan berjalan. Kelompok masyarakat sipil yang menginisiasi kabinet tandingan ini mengklaim penilaian tersebut akan disusun dengan pendekatan check and balances, lengkap dengan data serta bukti pendukung.
Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan Feri Amsari mengatakan rapor tersebut bukan sekadar kritik politik, melainkan instrumen untuk mengukur sejauh mana pemerintah menjalankan pelayanan publik dan memenuhi janji kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan mereka terlecut dan tersadar lalu melakukan kegiatan yang lebih baik untuk layanan publik,” kata Feri dalam konferensi pers Kabinet Bayangan di Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026.
Selain membuat rapor pemerintah, Kabinet Bayangan juga berencana menggalang dana publik untuk menjalankan program sosial yang dinilai belum mampu dijangkau negara. Salah satu contohnya adalah pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan menuju wilayah terpencil.
“Ambil contoh yang viral. Ada sekolah yang murid-murid dan gurunya harus menyeberang, maka kami akan berpikir bagaimana membangun sesuatu atas dasar dana publik,” ujar Feri.
BACA JUGA:BI Diguncang, Prabowo Masih Belum Tentukan Pengganti Perry Warjiyo
Menurut Feri, skema serupa juga dapat diterapkan untuk membantu daerah yang masih memiliki keterbatasan layanan kesehatan. Dana publik yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang dianggap belum terpenuhi.
“Dari dana publik yang sama kami akan kemudian wujudkan ke sana,” katanya.
Namun, Feri menegaskan program tersebut akan berjalan sesuai kemampuan organisasi dan besaran dana publik yang berhasil dihimpun. Ia memastikan penggunaan dana akan dilaporkan secara terbuka kepada publik.
Selain menjalankan program sosial, Kabinet Bayangan juga berencana membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok masyarakat, terutama mahasiswa. Mereka akan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk menyerap aspirasi mengenai program yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah.
“Kami akan berdialog dengan mahasiswa mengenai program yang semestinya dikerjakan negara,” ujar Feri.
Feri menyebut masyarakat menjadi pihak yang paling berhak menentukan arah kerja Kabinet Bayangan. Menurut dia, kelompok tersebut hadir untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional warga yang dinilai belum sepenuhnya dipenuhi oleh negara.
BACA JUGA:Prabowo Sebut Pengkritik Londo Ireng, Ternyata Kritiknya Mengarah ke Istana
Ia menjelaskan pembentukan Kabinet Bayangan muncul karena fungsi pengawasan dalam sistem presidensial dianggap mengalami persoalan. Menurutnya, hubungan antara lembaga negara justru semakin kabur karena adanya tarik-menarik kepentingan politik.
“Ada wakil ketua DPR yang melaporkan kerja DPR kepada eksekutif. Ada menteri-menteri yang melapor kepada wakil ketua DPR,” kata Feri.
Meski membentuk kabinet tandingan, Feri menegaskan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tetap merupakan pemerintahan resmi. Posisi Kabinet Bayangan, kata dia, bukan mengambil alih kekuasaan, melainkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
“Hak kami untuk kemudian mengontrol mereka,” ujar Feri.
Kabinet Bayangan dibentuk oleh kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari akademisi hingga aktivis. Mereka menunjuk sejumlah nama untuk mengisi 15 posisi kementerian sebagai bentuk simulasi alternatif terhadap kabinet pemerintahan.
Feri menjelaskan pembentukan kabinet tersebut bukan bertujuan merebut kekuasaan dari pemerintahan Prabowo. Menurutnya, langkah itu merupakan respons masyarakat sipil atas melemahnya mekanisme check and balances terhadap pemerintah.
Ia menilai absennya oposisi formal yang kuat membuat fungsi kontrol terhadap pemerintah menjadi kurang maksimal, terutama karena sebagian besar kekuatan politik berada dalam barisan koalisi pemerintahan.
Padahal, menurut Feri, Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
“Sayangnya semua itu tak bisa terwujud karena tersandera kepentingan politik,” ujar Feri dalam keterangan resminya yang dikutip Sabtu, 18 Juli 2026.
Feri memastikan Kabinet Bayangan tidak mendapat dukungan dari partai politik maupun elite politik tertentu. Seluruh aktivitas yang dilakukan, kata dia, bersifat sukarela dan pro bono atau dilakukan untuk kepentingan publik.