JAKARTA, Semaraknews.co.id — Pemerintah mengungkap persoalan mendasar yang selama ini luput dari perhatian di banyak pondok pesantren. Audit Kementerian Pekerjaan Umum menemukan mayoritas pesantren di Indonesia masih bergelut dengan sanitasi yang jauh dari kata layak. Mulai dari akses air minum hingga pengelolaan limbah domestik, hampir seluruh bangunan yang diperiksa belum memenuhi standar.
Temuan itu menjadi pijakan pemerintah menggulirkan program pembangunan 10 ribu fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) di pondok pesantren di berbagai daerah. Program tersebut resmi dimulai dengan peletakan batu pertama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Musri, Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 4 Agustus 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai perbaikan sanitasi bukan sekadar urusan membangun infrastruktur, melainkan investasi untuk meningkatkan kualitas hidup santri sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.
“Santri tidak cukup hanya memperoleh pendidikan yang baik, tetapi juga harus hidup di lingkungan yang sehat, bersih, dan bermartabat. Sanitasi yang layak adalah fondasi bagi lahirnya generasi yang sehat, produktif, dan siap berkontribusi bagi bangsa,” ujar Muhaimin, Selasa, 4 Agustus 2026.
Program pembangunan 10 ribu MCK merupakan tindak lanjut dari audit Kementerian Pekerjaan Umum yang menyasar 80 pondok pesantren di sembilan provinsi dan 54 kabupaten/kota. Dari total 2.093 bangunan yang menjadi objek audit, sebanyak 1.634 bangunan telah diperiksa dengan fokus pada kondisi fisik bangunan, penyediaan air minum, dan sistem sanitasi.
BACA JUGA:MK Tak Goyahkan MBG! BGN Tegas Bantah Program Andalan Prabowo Bakal Mandek Gegara Putusan Mahkamah
Hasilnya cukup mencengangkan. Sebanyak 97,5 persen bangunan yang diaudit belum memenuhi standar penyediaan air minum. Bahkan, tidak ada satu pun bangunan yang memenuhi standar pengelolaan air limbah domestik.
Tak hanya itu, pemerintah juga menemukan fasilitas MCK di banyak pesantren masih belum memadai, baik dari sisi jumlah maupun kondisi fisiknya. Sistem sanitasi, termasuk tangki septik, juga masih banyak yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Audit tersebut mengidentifikasi tiga persoalan utama yang menjadi pekerjaan rumah besar, yakni rendahnya kualitas sanitasi, terbatasnya jumlah fasilitas MCK dibandingkan jumlah santri, serta lemahnya pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi. Kondisi tersebut dinilai berisiko mengganggu kesehatan para santri sekaligus mengurangi kenyamanan lingkungan belajar.
Menurut Muhaimin, persoalan sanitasi tidak bisa dipandang semata-mata sebagai isu pembangunan fisik. Lingkungan yang sehat menjadi prasyarat agar proses pendidikan di pesantren berjalan maksimal.
BACA JUGA:Alasan di Balik Perpanjangan WFH ASN Mulai Agustus, Pelayanan Publik Diklaim Tetap Optimal!
“Ketika santri sehat, proses belajar berjalan baik, produktivitas meningkat, dan pesantren akan semakin optimal menjalankan perannya sebagai pusat pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Melalui program ini, pemerintah menargetkan pembangunan 10 ribu fasilitas MCK sekaligus mendorong penerapan sistem sanitasi yang memenuhi standar, pengelolaan air limbah yang aman, serta peningkatan kapasitas pengelola pesantren dalam merawat sarana sanitasi secara berkelanjutan.
Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Musri menjadi salah satu dari 11 pesantren yang masuk prioritas Program Revitalisasi Pesantren. Penetapan tersebut dilakukan melalui seleksi bertahap, mulai dari audit terhadap 100 pesantren, kemudian dipersempit menjadi 80 pesantren, hingga akhirnya ditetapkan 11 lokasi yang akan lebih dulu direvitalisasi.