SEMERAKNEWS.CO.ID - Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara terbuka membeberkan isi percakapannya dengan Presiden Prabowo Subianto terkait posisi partainya di pemerintahan nasional saat ini.
Dalam acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II yang digelar oleh BPIP, Megawati menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan bergabung ke dalam struktur kabinet pemerintahan, melainkan memilih berada di luar sebagai penyeimbang yang konstruktif bagi jalannya roda negara, termasuk menyentil para buzzer media sosial secara tajam.
Megawati menyatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial murni, sehingga istilah oposisi maupun koalisi formal sebenarnya tidak dikenal dalam konstitusi negara kita tercinta ini.
BACA JUGA:Tegas! Gubernur Pramono Anung Minta Pelaku Pembuang Sampah Liar Diberi Sanksi
Politikus senior tersebut bahkan sempat menyindir pihak-pihak yang kerap memperdebatkan status politik partainya tanpa memahami esensi ketatanegaraan secara mendalam dan komprehensif.
Menurutnya, pemahaman mengenai sistem pemerintahan harus dibaca secara cermat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik di tengah dinamika politik nasional yang sedang berkembang pesat dewasa ini tanpa henti.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati menceritakan momen ketika dirinya berbicara langsung secara baik-baik dengan Kepala Negara untuk menyampaikan sikap politik resmi PDI Perjuangan secara bijaksana dan terbuka.
BACA JUGA:Guru PPPK Mau Ditarik Jadi ASN Pusat, Pemda Bakal Bebas Beban atau Cuma Pindah Tagihan?
Dia menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa partainya tidak meminta jatah kursi menteri dalam kabinet, melainkan berkomitmen penuh untuk mengawal jalannya pemerintahan dari luar sebagai kekuatan penyeimbang yang objektif dan kritis.
Keputusan strategis ini diambil demi menjaga stabilitas politik serta memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia secara adil.
Lebih lanjut, Ketua Umum PDI Perjuangan itu juga melontarkan kritik pedas kepada para buzzer di media sosial yang kerap menyebarkan narasi keliru dan menuding partainya bersikap abu-abu dalam konstelasi politik.
Megawati menilai para pendengung bayaran tersebut tidak memahami aturan ketatanegaraan karena minim literasi sejarah dan hukum positif. Sikap tegas ini sekaligus menutup segala spekulasi liar mengenai kemungkinan PDI Perjuangan merapat ke dalam koalisi pemerintahan pimpinan Presiden dalam waktu dekat secara mengejutkan di hadapan publik luas.
Pernyataan terbuka ini menegaskan posisi politik PDI Perjuangan sebagai kekuatan mandiri yang siap memberikan masukan konstruktif serta mengawasi jalannya politik nasional demi kebaikan bangsa secara menyeluruh dan berkesinambungan tanpa ada keraguan sedikit pun.