JAKARTA, Semaraknews.co.id — Bencana gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), ternyata tak cuma menyisakan rumah rusak dan warga yang kehilangan tempat tinggal. Di tengah kondisi serba darurat itu, seorang remaja berusia 15 tahun diduga menjadi korban kekerasan seksual di salah satu posko pengungsian.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan langsung mengambil langkah penanganan. Kasus itu kini sedang dikoordinasikan dengan sejumlah lembaga terkait.
“Untuk itu memang sudah kami tangani dan sedang dikoordinasikan,” kata Arifatul saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 September 2026.
Arifatul mengatakan korban saat ini sudah berada dalam pendampingan Kementerian PPPA. Ia memastikan korban masih berusia anak, yakni 15 tahun. Sementara itu, identitas maupun pihak yang diduga menjadi pelaku kekerasan seksual belum disampaikan kepada publik.
“Satu orang, (berusia) 15 tahun,” ujar Arifatul.
BACA JUGA:Menteri Koperasi Klarifikasi Anggaran Rp103 Miliar, Katanya Bukan Buat Podcast Doang
Kasus tersebut sekaligus membuka persoalan lain yang selama ini mungkin kalah ramai dibanding urusan distribusi bantuan, yakni keamanan di lokasi pengungsian. Sebab, ketika puluhan atau bahkan ratusan orang ditumpuk dalam satu kawasan darurat, urusan memisahkan ruang aman untuk perempuan dan anak bukan perkara kosmetik.
Arifatul menyoroti kondisi tenda pengungsian yang di sejumlah lokasi masih bercampur antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Padahal, menurut dia, tenda pengungsian semestinya dipisahkan secara khusus untuk perempuan dan anak demi mengurangi risiko terjadinya kekerasan maupun tindakan yang tidak diinginkan.
Pemerintah, kata Arifatul, tengah melakukan penataan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tim gabungan juga telah turun langsung ke lapangan untuk memetakan kondisi pengungsian.
“Memang ada beberapa tenda yang masih bercampur, tapi butuh waktu untuk pendataan lebih lanjut,” ucapnya.
Menurut Arifatul, pemerintah sebenarnya sudah berupaya menekan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di lokasi pengungsian. Namun, seperti sering terjadi dalam situasi bencana, antara rencana di atas kertas dan kenyataan di lapangan kadang punya jarak yang lumayan jauh.
BACA JUGA:AHY Bilang Posisi Demokrat Boleh Banting Setir, Asal Komitmen Demokrasi Jangan Ikut Belok
“Ya mungkin karena sesuatu dan lain hal, ternyata masih terjadi juga. Tetapi ini sudah kami tangani secara langsung,” kata Arifatul.
Peringatan soal perlindungan kelompok rentan sebelumnya juga disampaikan Ketua DPRD NTT Emelia J. Nomleni. Ia meminta pemerintah tidak terjebak pada urusan membagikan bantuan semata, sementara keamanan warga yang tinggal di posko pengungsian justru luput dari perhatian.
Menurut Emelia, perempuan dan anak-anak termasuk kelompok yang paling rentan selama berada di lokasi pengungsian. Karena itu, sistem perlindungan dan pengawasan harus diperkuat, terutama untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.