BPS bersama Kementerian Sosial dan kementerian atau lembaga terkait kini berupaya mengurangi kesalahan yang bersumber dari data maupun model pengukuran.
“Bagaimana model itu bisa kita perbaiki dan bagaimana data yang akurat dan mutakhir itu bisa didapatkan, itu yang menjadi pekerjaan rumah kami semua dan ini masih berproses,” kata Setia.
Persoalan desil kembali menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tercatat dalam desil 4. Kelompok ini berada dalam peringkat 40 persen terbawah berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.
Kabar tersebut sontak mengundang pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang anggota DPR masuk kelompok yang umumnya menjadi sasaran penerima bansos? Apakah data kesejahteraan memang sedang bermasalah, atau masyarakat yang keliru memahami cara kerja desil?
BPS menjelaskan, desil merupakan peringkat kesejahteraan yang bersifat relatif. Artinya, penentuan kelompok tersebut tidak menggunakan angka pengeluaran yang berlaku sama untuk seluruh wilayah Indonesia.
Perbedaan karakteristik setiap daerah membuat ukuran kesejahteraan tidak bisa disamaratakan. Pengeluaran rumah tangga, kondisi ekonomi, serta indikator lainnya dinilai berdasarkan konteks wilayah masing-masing.
Jadi, seseorang yang masuk desil 4 tidak otomatis berarti dirinya miskin atau pasti menerima bansos. Namun, ketika data belum mutakhir dan model pengukuran masih memiliki kesalahan, pertanyaan tentang siapa yang layak mendapatkan bantuan tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Pada akhirnya, bansos bukan sekadar perkara membagi uang kepada warga yang tercantum dalam daftar. Pemerintah perlu memastikan daftar itu benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat yang hendak dibantu. Sebab kalau data masih keliru, yang menerima bantuan bisa saja bukan mereka yang paling membutuhkan, melainkan mereka yang paling beruntung tercatat.