JAKARTA, Semaraknews.co.id — Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla mendorong pemerintah mengubah cara menghadapi persoalan Papua. Menurutnya, pembangunan dan keamanan di wilayah tersebut tidak cukup diselesaikan dengan pengerahan aparat. Masyarakat Papua perlu diajak memahami arah pembangunan melalui pendekatan politis yang damai.
Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla seusai menghadiri pelantikan Pengurus PMI DIY periode 2026–2031 di Yogyakarta, Minggu. Ia menanggapi penembakan tiga aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu.
“Harus ada pendekatan kepada masyarakat untuk adanya suatu pengertian politis dengan baik agar masyarakat mengerti pembangunan Papua itu dibangun secara bersama-sama,” kata Jusuf Kalla.
Ketua Umum PMI Pusat itu menilai pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan Papua. Dana tersebut, kata dia, diarahkan untuk mendorong kemajuan wilayah Indonesia bagian timur.
Namun, pembangunan yang dibiayai anggaran besar rupanya belum otomatis membuat semua pihak merasa menjadi bagian dari prosesnya. Di titik inilah, menurut Jusuf Kalla, pemerintah perlu membangun pemahaman bersama, termasuk dengan kelompok bersenjata yang selama ini menjadi sumber persoalan keamanan.
BACA JUGA:Siswi Korban Keracunan MBG Karo Dirujuk ke RSCM, Negara Baru Sibuk Cari Penanganan Terbaik
“Kalau dibandingkan, katakanlah Papua dengan Papua Nugini, ya jauh lebih baik kita. Seperti itu, sehingga perlu diberikan suatu pengertian yang betul kepada mereka yang KKB itu,” katanya.
Jusuf Kalla menekankan bahwa pendekatan politis tidak berarti pemerintah membiarkan kekerasan. Sebaliknya, dialog dan upaya membangun pengertian perlu didahulukan agar masyarakat Papua dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) memahami pembangunan serta masa depan Papua dalam kerangka yang lebih damai.
Pandangan itu menempatkan persoalan keamanan Papua bukan semata-mata sebagai urusan operasi aparat. Ada persoalan komunikasi politik, penerimaan masyarakat, dan bagaimana pembangunan dipahami sebagai proyek bersama, bukan sekadar program pemerintah yang datang dari pusat.
Meski demikian, Jusuf Kalla tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan aparat apabila kekerasan terus berlangsung. Ia menyebut operasi TNI dan Kepolisian dapat dilakukan jika kelompok bersenjata tetap melakukan tindakan kekerasan.
“Dan apabila mereka masih begitu, tentu balasannya operasi daripada aparat kita, TNI, Kepolisian. Tapi dua pihak perlu ada upaya pengertian politis secara baik, secara damai. Di mana-mana kita bisa menyelesaikan itu,” katanya.
Dengan kata lain, Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah tidak menjadikan pendekatan keamanan sebagai satu-satunya bahasa dalam menyelesaikan persoalan Papua. Operasi aparat tetap menjadi pilihan ketika kekerasan berlanjut, tetapi upaya membangun pemahaman politis secara damai perlu lebih dulu dikerjakan.
Sebab, kalau pembangunan sudah menghabiskan anggaran besar tetapi komunikasi dengan masyarakat masih gagal, pemerintah tentu perlu bertanya apakah yang kurang itu dananya, pendekatannya, atau keduanya.