JAKARTA, Semaraknews.co.id — Indonesia punya kabar baik yang agak bikin garuk-garuk kepala. Jumlah sarjana terus bertambah, tetapi lapangan kerja yang bisa menampung mereka justru belum sebanding. Alhasil, gelar strata satu yang dulu diharapkan menjadi tiket menuju kehidupan lebih baik, kini tak selalu membawa pemiliknya ke pekerjaan yang sesuai dengan keahlian.
Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla atau JK menyoroti persoalan tersebut. Menurut dia, maraknya pengangguran terdidik tidak bisa dilepaskan dari tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi yang belum diimbangi peningkatan kualitas pendidikan maupun kapasitas industri dalam menyerap tenaga kerja.
“Perlu ada suatu cara untuk meningkatkan kualitas, tidak asal selesai lulus sarjana, tapi pada perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas, jadi tidak asal memproduksi sarjana begitu saja,” kata JK di Yogyakarta, Ahad, 13 September 2026.
Pernyataan JK itu terdengar seperti teguran untuk kampus yang terlalu sibuk menghitung jumlah lulusan, tetapi lupa memastikan apakah para lulusannya benar-benar punya kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja. Sebab, ijazah boleh bertambah, tetapi kompetensi tidak otomatis ikut naik hanya karena seseorang sudah melewati sidang skripsi.
JK mendorong perguruan tinggi agar lebih selektif dalam meluluskan mahasiswa. Gelar sarjana, kata dia, semestinya diberikan setelah mahasiswa memiliki kompetensi yang mumpuni, bukan sekadar karena masa studi sudah selesai dan administrasi wisuda telah beres.
Ia menyebut sekitar satu juta sarjana lulus dari universitas setiap tahun. Masalahnya, jumlah lapangan kerja yang tersedia masih terbatas. Ketika pasokan lulusan terus mengalir sementara permintaan tenaga kerja tidak tumbuh sepadan, pasar kerja pun menjadi arena rebutan yang tidak selalu ramah bagi mereka yang sudah menghabiskan bertahun-tahun di bangku kuliah.
BACA JUGA:Jusuf Kalla Desak Pemerintah Dekati Papua secara Politis, KKB Jangan Cuma Dihadapi dengan Senjata
Kondisi ini membuat banyak sarjana bekerja di bawah potensi atau bahkan di luar bidang keahlian akademiknya. Ada lulusan perguruan tinggi yang akhirnya mengambil pekerjaan yang tidak mensyaratkan gelar strata satu, mulai dari petugas keamanan hingga penjaga toko.
Bukan berarti pekerjaan tersebut rendah atau tidak penting. Persoalannya, ketika orang sudah menempuh pendidikan tinggi tetapi kesempatan untuk memanfaatkan keahliannya tidak tersedia, ada masalah struktural yang perlu dibenahi. Pendidikan tinggi akhirnya berisiko menjadi perjalanan panjang menuju pekerjaan yang tidak membutuhkan gelar yang diperjuangkan.
Karena itu, JK meminta pemerintah memperbaiki tata kelola ekonomi agar penciptaan lapangan kerja tidak berjalan di tempat. Menurut dia, persoalan pengangguran terdidik tidak cukup diselesaikan dengan meminta kampus memperbaiki kualitas lulusan. Industri dan kebijakan ekonomi juga harus mampu menyediakan ruang bagi tenaga kerja yang terus bertambah.
“Lapangan kerja juga ekonomi kita harus lebih baik pengaturannya sehingga lapangan kerja terbuka. Memang itu terjadi. Setiap tahun ada satu juta sarjana keluar, lapangan kerjanya terbatas,” ujar JK.
Kritik tersebut sejalan dengan persoalan yang selama ini dibahas para pakar pendidikan dan ketenagakerjaan, yakni ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja atau skill mismatch. Jargon link and match memang sudah lama beredar dalam kebijakan pendidikan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menjembatani kampus dengan industri.
Dengan kata lain, kampus diminta mencetak lulusan yang sesuai kebutuhan pasar, sementara pasar kerja juga perlu diperluas agar lulusan tersebut tidak sekadar menjadi angka tambahan dalam statistik pendidikan.
BACA JUGA:Misbakhun Bantah Terseret Pita Cukai Rokok, Nama Disebut tapi Kewenangan Entah ke Mana
Pengangguran Turun, Tantangan Lulusan Terdidik Belum Hilang