Perdebatan ini memperlihatkan satu persoalan yang tidak sederhana. Di satu sisi, negara membutuhkan kriteria administratif agar anggaran Otsus dapat disalurkan secara tepat sasaran. Di sisi lain, identitas masyarakat adat dan orang asli Papua memiliki dimensi sejarah, budaya, keturunan, serta pengakuan komunitas yang tidak otomatis selesai hanya dengan satu definisi birokrasi.
Dengan kata lain, pemerintah sedang mencari cara agar uang negara tidak salah alamat. Namun, ketika yang hendak ditentukan adalah identitas manusia, urusannya jelas tidak sesederhana mencocokkan nama dengan daftar penerima bantuan. Apalagi jika laboratorium, politik, dan administrasi pemerintahan sudah ikut duduk dalam satu meja perdebatan.
Kategori :