JAKARTA, Semaraknews.co.id -- Presiden Prabowo Subianto kembali membuat panggung pidato ramai bukan karena gagasan kebijakan, melainkan karena satu kata yang ditujukan kepada para pakar. Dalam perayaan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta, Jumat, 18 September 2026, Prabowo menyebut sejumlah pakar yang mengkritik pemerintah sebagai orang yang terlalu pintar sampai akhirnya menjadi “goblok”. Pernyataan itu kemudian dikritik Public Virtue Research Institute atau PVRI sebagai sikap yang menunjukkan penolakan terhadap pengetahuan.
Kritik tersebut disampaikan Direktur Eksekutif PVRI Muhammad Naziful Haq. Menurut Naziful, ucapan semacam itu bukan pertama kalinya keluar dari Presiden dalam ruang publik. Bagi PVRI, masalahnya bukan sekadar pilihan kata yang kasar, tetapi bagaimana seorang pemimpin memperlakukan kritik dan pengetahuan ketika sedang mengambil keputusan untuk negara.
"Pernyataan yang bersifat umpatan itu bukan kali pertama dilontarkan Presiden secara terbuka. Itu menandai sikap anti-pengetahuan," kata Naziful dalam keterangannya, Ahad, 20 September 2026.
Naziful menilai demokrasi membutuhkan pemimpin yang punya kemauan mendengar sekaligus bersikap ilmiah. Sebab, membuat kebijakan negara tidak cukup hanya bermodal keyakinan bahwa tujuan akhirnya adalah rakyat sejahtera. Ada data, fakta, kajian dan orang-orang yang memang menghabiskan waktunya untuk meneliti persoalan tersebut.
Menurut dia, sikap ilmiah diperlukan ketika pemerintah menentukan prioritas dan target kebijakan. Karena kalau semua kritik dibalas dengan umpatan, ilmu pengetahuan akhirnya cuma diperlakukan seperti tamu yang datang membawa masukan tetapi boleh diusir ketika isinya tidak sesuai selera.
BACA JUGA:Seleksi KND Dibuka, Laki-Laki Mendominasi, Rekam Jejak Kandidat Bakal Dibongkar
Naziful juga menilai umpatan terhadap pakar memperlihatkan persoalan lain, yakni kurangnya kerendahan hati untuk mendengarkan kritik. Padahal, suara kritis terhadap penguasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi.
"Ini hal sederhana yang sebenarnya lebih besar daripada apa pun," tuturnya.
Pernyataan Prabowo yang kemudian dipersoalkan PVRI itu muncul ketika Presiden berbicara mengenai keinginannya membawa Indonesia menjadi negara yang makmur. Ia menyinggung persoalan kelaparan, stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak Indonesia yang menurutnya harus ditangani agar generasi berikutnya mampu bersaing dengan bangsa lain.
Setelah itu, pembicaraan bergeser kepada para pakar yang mengkritik pemerintah. Prabowo mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan kritik, tetapi keberatan jika kritik tersebut menurutnya berubah menjadi fitnah.
"Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya jadi goblok," kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan kader PAN.
Prabowo kemudian menekankan bahwa seorang intelektual memiliki tanggung jawab untuk bersikap jujur. Menurut dia, kepandaian seharusnya berjalan bersama kejujuran intelektual.
"Saya ingatkan, kalau Anda punya kepintaran, jangan lupa, seorang cendekiawan itu harus jujur. Itu namanya kejujuran intelektual, intellectual honesty," ucap Prabowo.
Bagi PVRI, persoalan kepakaran tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan pemerintah terhadap data dan kajian ilmiah. Kemakmuran rakyat, misalnya, bukan hanya soal memastikan masyarakat tidak lapar, tetapi juga menyangkut bagaimana negara membaca persoalan secara tepat sebelum menentukan kebijakan.
Perdebatan akhirnya bukan lagi semata soal satu kata “goblok”. Di satu sisi, Presiden menyatakan kritik tetap boleh disampaikan sepanjang bukan fitnah. Di sisi lain, PVRI mengingatkan bahwa kritik, kajian ilmiah dan suara para pakar memang menjadi bagian dari mekanisme yang membantu pemerintah menguji kebijakan sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.
Tempo telah menghubungi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari untuk meminta tanggapan mengenai kritik PVRI terhadap pernyataan Prabowo. Hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari keduanya.