JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID - Kabar terbaru menyebutkan Kopdes Merah Putih kini bisa jual LPG subsidi, namun ada aturan penting yang perlu dicatat.
Pemerintah tengah membuka peluang baru bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) untuk ikut ambil bagian dalam penyaluran gas LPG subsidi ukuran 3 kilogram.
Namun, kebijakan ini ditegaskan tidak akan menambah alokasi kuota LPG subsidi yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BACA JUGA:Download Sekarang Game Penghasil Saldo DANA Cuan Rp60.000
Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa peran Kopdes nantinya akan difokuskan sebagai sub-pangkalan, bukan sebagai jalur distribusi utama.
"Enggak juga, semua enggak harus melalui dia (Kopdes). Tapi yang jelas, itu nanti untuk yang Merah Putih itu punya untuk sub-pangkalan," kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jumat 25 Juli 2025.
Artinya, kehadiran Kopdes hanya sebagai tambahan pendistribusi tanpa mengubah volume subsidi yang telah dirancang sebelumnya.
Tri menegaskan bahwa penambahan jumlah penyalur bukan berarti memperbesar kuota volume gas yang disalurkan.
BACA JUGA:Cuma Main Puzzle, Bisa Dapat Hingga Rp350.000? Game Ini Auto Bikin Dompet Tebal!
Ia mencontohkan, jika sebelumnya ada 10 unit usaha yang menyalurkan seribu tabung, maka tiap penyalur mendapat jatah 100 tabung.
Namun jika penyalur bertambah menjadi 20 unit usaha, jatahnya akan dibagi rata menjadi 50 tabung per penyalur.
Skema ini diharapkan justru membuat distribusi gas lebih merata dan efisien, serta tepat sasaran kepada masyarakat yang memang layak menerima subsidi.
“Diharapkan dengan jumlah (kopdes) yang segitu bisa mendistribusikan sesuai dengan tepat sasaran. Jadi, bukannya tambah, harusnya malah berkurang (volumenya) atau tepat sasaran,” kata Tri.
BACA JUGA:Klaim Saldo DANA Kaget Gratis 25 Juli 2025, Peluang Dapat Rp 100.000 Cuma Modal Internet
Lebih lanjut, Tri menuturkan bahwa keberadaan Kopdes sebagai sub-pangkalan menjadi bagian dari strategi untuk menekan potensi penyimpangan dan memastikan bantuan subsidi energi benar-benar sampai ke tangan masyarakat bawah.