Dengan adanya gugatan ini, publik kini menunggu sikap Mahkamah Konstitusi: apakah akan mengabulkan permintaan pencoretan DPR dari daftar penerima pensiun seumur hidup, atau tetap mempertahankan aturan lama.
Yang jelas, perdebatan mengenai keadilan uang pensiun anggota DPR akan terus menjadi sorotan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi anggaran negara.
Kategori :