SEMARAKNEWS.CO.ID - KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap insiden kekerasan yang terjadi di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Dalam peristiwa tersebut, prajurit Satuan Tugas Komando Operasi Harus Berhasil Maksimal (Satgas Koops Habema) dilaporkan melakukan operasi militer yang menimbulkan korban jiwa.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengecam keras penggunaan kekerasan dalam operasi tersebut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan pendekatan represif di Papua. Ia menilai strategi penanganan konflik selama ini belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.
“Penggunaan kekerasan tidak dapat dibenarkan. Pemerintah harus segera mengevaluasi pendekatan keamanan dan mengedepankan dialog untuk mencegah eskalasi konflik di Papua,” ujar Anis dalam keterangan tertulis, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Evaluasi Strategi dan Pulihkan Keamanan Warga
Komnas HAM menegaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah pemulihan kondisi sosial dan psikologis warga Soanggama yang terdampak operasi tersebut.
Lembaga itu juga meminta aparat melakukan penegakan hukum secara imparsial, transparan, dan akuntabel.
“Negara wajib hadir untuk melindungi warga sipil. Komnas HAM mengajak semua pihak untuk tidak terprovokasi dan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam menyelesaikan persoalan Papua,” lanjut Anis.
Lembaga itu juga mengingatkan bahwa pendekatan militer hanya akan memperpanjang siklus kekerasan di wilayah Papua, sementara pendekatan dialog dan pembangunan inklusif jauh lebih efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat setempat.
Kronologi Operasi Satgas Koops Habema di Soanggama
Sebelumnya, Satgas Koops Habema melakukan operasi penyerangan terhadap kelompok yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Soanggama.
Komandan Satgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Iwan Dwi Prihartono, menjelaskan bahwa operasi tersebut dilakukan untuk membebaskan warga dari kontrol milisi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang menjadikan kampung tersebut sebagai basis persembunyian.
“Dilakukan tindakan tegas dan terukur kepada 14 anggota OPM untuk menegakkan keamanan serta melindungi masyarakat dari aksi teror dan kejahatan,” kata Iwan dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Oktober 2025.
Menurut Iwan, hasil pemantauan Satgas sehari sebelum operasi menemukan sekitar 30 milisi TPNPB di wilayah tersebut. Aksi militer dimulai pukul 05.30 WIT, disusul kontak senjata dengan kelompok bersenjata.
“Pada pukul 12.00 waktu setempat situasi sudah kondusif, dan warga berhasil dievakuasi ke lokasi aman,” jelasnya.
TPNPB Bantah Klaim TNI Soal Korban Jiwa
Sementara itu, Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom membantah klaim pihak TNI yang menyebut 14 anggota kelompok bersenjata tewas dalam operasi tersebut.
Menurut informasi yang diterima pihaknya, korban tewas justru didominasi warga sipil.
“Berdasarkan data kami, terdapat 15 korban jiwa, terdiri dari 12 warga sipil dan 3 anggota TPNPB. Satu di antaranya perempuan,” ujar Sebby.
Ia juga menegaskan bahwa Agus Kogoya, salah satu pimpinan militer yang disebut tewas oleh pihak TNI, masih hidup dan berada di lokasi berbeda.
BACA JUGA:BLT 2025 Naik! 140 Juta Orang Bisa Dapat Bantuan Langsung, Cek Jadwal dan Cara Penerimanya!
Seruan Dialog dan Jalan Damai untuk Papua
Tragedi di Soanggama menambah daftar panjang konflik bersenjata di Papua yang melibatkan aparat dan kelompok separatis.
Banyak kalangan menilai bahwa pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini belum menyentuh akar masalah, yaitu ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan masyarakat Papua.
Komnas HAM mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kekerasan sebagai solusi permanen, melainkan membuka ruang dialog yang melibatkan tokoh adat, gereja, perempuan, dan generasi muda Papua.
Pendekatan humanis dan kesejahteraan diyakini bisa menjadi kunci perdamaian jangka panjang di Tanah Papua.