Kondisi ini membuat sebagian calon jemaah harus menunggu bertahun-tahun bahkan hingga puluhan tahun untuk berangkat.
Menurut Dahnil, sistem “war tiket” dapat menjadi opsi untuk mengoptimalkan kuota haji yang diberikan setiap tahun.
Meski terdengar menarik, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bisa diputuskan secara terburu-buru.
Berbagai aspek harus dipertimbangkan, mulai dari keadilan bagi jemaah yang sudah antre, kesiapan sistem, hingga dampak sosial yang mungkin timbul.
Pemerintah juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap mengutamakan prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan.
Kategori :