Persoalan gizi nasional merupakan isu kompleks yang tidak bisa selesai hanya dengan pendekatan bagi-bagi makanan secara terpusat, Sobat.
Masalah ini berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan keluarga serta akses layanan kesehatan dasar yang merata di seluruh daerah.
Pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap skala prioritas penggunaan uang negara di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru honorer seharusnya mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar dan terukur secara nyata.
BACA JUGA:Satu Abad NU, BEM PTNU DIY Ingatkan Pentingnya Kembali ke Khittah 1926
Tuntut Pembentukan Mekanisme Pengawasan Independen dari Mahasiswa
Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat aktif dalam mengawasi setiap kebijakan publik yang diambil oleh pihak pemerintah.
Dibutuhkan lembaga independen yang melibatkan akademisi serta masyarakat sipil untuk melakukan investigasi mendalam terhadap berbagai dugaan penyimpangan lapangan.
Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan oleh pihak internal sistem saja demi menjaga prinsip akuntabilitas di mata publik, Sob.
BACA JUGA:BEM PTNU se-Nusantara Soroti Derita Warga Aceh Utara, Tiga Dusun Masih Gelap Pascabanjir dan Longsor
Tujuh Tuntutan Utama BEM PTNU untuk Perbaikan Program Negara
Ada tujuh tuntutan utama yang disampaikan mulai dari audit independen hingga penghentian segala bentuk pencitraan politik yang berlebihan.
Pemerintah diminta menindak tegas oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi dalam program Makan Bergizi Gratis ini.
Hasil evaluasi dan investigasi harus dibuka lebar kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia.
BACA JUGA:Pilkada Tak Langsung Dinilai Mundurkan Reformasi, BEM PTNU Jateng Angkat Suara
Kesimpulan Sobat: Kawal Terus Anggaran untuk Rakyat
Negara tidak boleh membohongi publik dengan narasi keberhasilan yang dibangun di atas panggung pencitraan kosong tanpa bukti nyata.
Setiap upaya yang menghalangi pengungkapan fakta merupakan bentuk pengingkaran terhadap semangat reformasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah.
Mari kita kawal bersama agar setiap kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan rakyat kecil di seluruh pelosok nusantara.