JAKARTA, Semaraknews.co.id — Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi ladang praktik suap, kolusi, dan nepotisme. Ia menegaskan program yang dibiayai negara itu hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem yang benar-benar memenuhi syarat.
Pesan tersebut disampaikan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Selasa, 14 Juli 2026. Dalam agenda itu ia didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sragen.
Menurut Gus Ipul, pemerintah telah menyiapkan mekanisme khusus agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Penjangkauan calon siswa dilakukan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, tim bupati, wali kota, maupun gubernur di tingkat provinsi. Bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami menjangkau keluarga yang memang memenuhi syarat agar dapat bersekolah di Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.
Ia menegaskan proses seleksi harus berlangsung terbuka dan tidak boleh disusupi kepentingan apa pun. Sebab, Sekolah Rakyat dibentuk sebagai jalan bagi anak-anak dari keluarga yang selama ini paling tertinggal untuk memperoleh akses pendidikan.
BACA JUGA:Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Hambalang, Luhut Laporkan Kondisi Ekonomi dan Perkembangan GovTech
“Jangan sampai ada yang bermain-main. Jangan sampai ada yang menyuap, membayar, atau bersekongkol agar bisa masuk Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Gus Ipul juga meminta masyarakat tidak mudah tergiur oleh pihak yang mengaku bisa meloloskan calon siswa dengan meminta imbalan tertentu.
“Jangan sampai tertipu oleh siapa pun, karena program ini memang diperuntukkan bagi keluarga yang paling tidak mampu,” katanya.
Ia menjelaskan pendamping PKH dilibatkan karena selama ini memiliki pengalaman sekaligus data keluarga penerima manfaat. Pemerintah daerah juga ikut memastikan proses pendataan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Di balik ambisi besar program tersebut, pemerintah masih menghadapi persoalan pemenuhan kuota, terutama untuk jenjang sekolah dasar. Dari target sekitar 9.000 siswa Sekolah Rakyat secara nasional tahun ini, jumlah siswa SD yang sudah diterima baru menembus lebih dari 5.000 orang. Sementara kuota jenjang SMP dan SMA disebut telah terpenuhi.
Menurut Gus Ipul, salah satu penyebabnya ialah masih banyak orang tua yang belum siap melepas anak mereka mengikuti sistem pendidikan berasrama dengan pola pendampingan yang lebih intensif.
Untuk menopang program ini, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp4 triliun pada tahun ini. Dana tersebut digunakan membiayai operasional Sekolah Rakyat, dengan estimasi kebutuhan sekitar Rp3 juta hingga Rp4 juta per siswa setiap bulan.
“Kami masih terus menghitung, tetapi perkiraannya sekitar Rp3 juta sampai Rp4 juta untuk setiap siswa setiap bulan,” ujarnya.