JAKARTA, Semaraknews.co.id — Pemerintah mulai percaya diri memamerkan perkembangan ekosistem bullion atau bank emas nasional. Sejak resmi diluncurkan pada Februari 2025, jumlah emas yang berhasil dihimpun melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia telah mencapai sekitar 153 ton.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan capaian tersebut menjadi modal awal pemerintah untuk membangun pasar emas nasional yang lebih kuat.
“Sejak 20 Februari 2025 kami telah mengakumulasi total emas, baik di Pegadaian maupun Bank Syariah Indonesia, sekitar 153 ton. Ini merupakan salah satu hal yang akan terus kami kembangkan,” kata Ferry dalam Risk and Governance Summit 2026 di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026, dikutip Antara.
Menurut Ferry, pembangunan ekosistem bullion bukan sekadar soal menyimpan emas. Pemerintah ingin menjadikannya sebagai instrumen untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia ketika gejolak global semakin sulit diprediksi.
Karena itu, pemerintah terus menggulirkan berbagai reformasi di sektor keuangan. Langkah tersebut mencakup penguatan tata kelola pasar keuangan, peningkatan transparansi, hingga memperluas instrumen pendalaman pasar agar kepercayaan investor tetap terjaga.
BACA JUGA:MBG Bikin Mitra Jadi Tumbal, DPR Ikut Geram. Negara Punya Program, Rakyat Disuruh Nanggung?
Di saat yang sama, pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dalam perdagangan internasional. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat.
Sejak mulai diterapkan pada 2018, skema LCT telah dijalankan bersama enam negara mitra, yakni Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Di sisi pembiayaan, pemerintah menyiapkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp340 triliun. Dana tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat sektor-sektor produktif.
Tak hanya itu, pemerintah juga terus membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam melalui penyempurnaan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE). Langkah ini diklaim bertujuan meningkatkan transparansi, menekan praktik under invoicing maupun transfer pricing, serta mengoptimalkan nilai tambah komoditas Indonesia.
Ferry menilai optimisme terhadap ekonomi Indonesia masih cukup terjaga. Hal itu tercermin dari sejumlah lembaga internasional yang tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada level positif.
Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2026. Sementara itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen pada tahun yang sama.