JAKARTA, Semaraknews.co.id — Sepuluh tahun telah berlalu sejak malam paling mencekam dalam sejarah modern Turki. Pada Rabu, 15 Juli 2026, negara itu kembali memperingati gagalnya upaya kudeta militer yang sempat mengguncang pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan selama beberapa jam. Namun, alih-alih melemahkan posisinya, peristiwa tersebut justru menjadi titik balik yang membuat cengkeraman Erdogan atas negara semakin kokoh.
Kudeta yang berlangsung pada malam 15 Juli 2016 menghadirkan pemandangan yang sebelumnya sulit dibayangkan. Tank-tank bergerak memasuki kawasan sipil di Istanbul dan Ankara, jet tempur meraung rendah di langit kota-kota besar, gedung parlemen dihantam bom, sementara tentara memblokade Jembatan Bosphorus yang menjadi ikon Turki.
Mengutip Asia News, sebagian faksi Angkatan Bersenjata Turki bergerak dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Erdogan yang ketika itu kerap dijuluki sebagai rezim “One-Man”. Namun operasi tersebut gagal total setelah mendapat perlawanan dari aparat yang loyal dan warga sipil.
Kudeta berdarah itu menewaskan sedikitnya 270 orang dan melukai lebih dari 2.000 lainnya. Di tengah situasi yang nyaris tak terkendali, Erdogan muncul melalui siaran langsung dan mengajak masyarakat turun ke jalan untuk mempertahankan pemerintahan yang sah.
Begitu upaya kudeta dipatahkan pada pagi 16 Juli 2016, arah politik Turki berubah drastis. Berdasarkan laporan Al Jazeera, pemerintah kemudian melancarkan gelombang pembersihan besar-besaran terhadap kalangan intelektual, pejabat negara, perwira militer, hingga tokoh politik yang dianggap memiliki kedekatan dengan Fethullah Gülen.
BACA JUGA:Rahasia Duet Ghana Sisters Megawati yang Bikin Fans Korea Merinding! MVP Sejati di Negeri Ginseng
Gülen, yang sebelumnya dikenal sebagai sekutu Erdogan sebelum hubungan keduanya pecah, dituding Ankara sebagai dalang di balik percobaan kudeta. Tokoh yang bermukim di Amerika Serikat itu oleh pemerintah Turki disebut memimpin organisasi teroris FETÖ yang dianggap merancang kudeta tersebut.
Dampaknya begitu luas. Puluhan ribu orang ditangkap, sementara ratusan ribu pegawai kehilangan pekerjaan akibat kebijakan pembersihan yang dijalankan pemerintah. Di sisi lain, versi resmi pemerintah menyebut percobaan kudeta merupakan hasil persiapan panjang FETÖ selama berbulan-bulan yang dipercepat setelah pemilu 1 November 2015.
Laporan Stockholm Center for Freedom (SCF) mencatat kelompok pegiat hak asasi manusia menilai kewenangan hukum yang dibentuk selama masa darurat justru terus diperluas, meski awalnya ditujukan untuk memburu pelaku kudeta dan pendukung Gülen.
Dalam satu dekade terakhir, jurnalis, media independen, politisi oposisi, terutama dari kelompok pro-Kurdi, hingga aktivis hak sipil disebut menghadapi pengawasan hukum yang lebih ketat serta ancaman penjara akibat perluasan undang-undang keamanan nasional.
BACA JUGA:Momen Pilu Jude Bellingham Menangis Setelah Gagal Bawa Inggris ke Final 2026
Pemerintah Turki bersikeras seluruh langkah tersebut diperlukan untuk membongkar jaringan rahasia yang mengancam negara sekaligus mencegah percobaan kudeta serupa kembali terjadi, meski berbagai kalangan menilai kebijakan itu dijalankan dengan pendekatan yang sangat keras.
Bagi para pendukung Erdogan, 15 Juli dikenang sebagai kemenangan rakyat atas kudeta militer yang tidak sah. Namun bagi para pengkritiknya, peristiwa itu justru menjadi awal bergesernya Turki dari sistem demokrasi sekuler menuju pemerintahan presidensial yang semakin terpusat dengan corak nasionalis-Islamis.
Sebagai simbol kemenangan pemerintah, 15 Juli ditetapkan sebagai hari libur nasional. Jembatan Bosphorus yang menjadi salah satu lokasi penting saat malam kudeta juga resmi berganti nama menjadi Jembatan Martir 15 Juli sebagai penghormatan kepada mereka yang kehilangan nyawa dalam peristiwa tersebut.