Data PPATK Guncang Kementerian PU, Ribuan Pegawai Diduga Main Judi Online

SEMARAKNEWS.CO.ID - Guncangan besar melanda birokrasi nasional setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkap fakta mengejutkan terkait judi online pegawai PU.

Berdasarkan laporan resmi, terdapat sekitar 6.000 aparatur sipil negara yang terindikasi terlibat transaksi ilegal. Temuan ini bersumber langsung dari data PPATK kementerian PU yang menunjukkan pola mencurigakan dalam aliran keuangan internal instansi, mencakup hampir 15 persen dari total 38.600 ASN.

Tidak berhenti di situ, Dody juga menyoroti masalah kronis berupa manipulasi absensi elektronik yang melibatkan sekitar 4.000 pegawai. Angka ini setara dengan satu dari sepuluh ASN di lingkungan kementerian yang bermain-main dengan sistem kehadiran.

BACA JUGA:KPK Buka Pintu Awasi Kasus Febrie, Publik Bertanya Kenapa Baru Sekadar Supervisi?

Sebagai respons tegas, langkah rotasi pejabat kementerian PU tengah disiapkan untuk memutus mata rantai penyimpangan yang telah berlangsung lama di berbagai unit kerja strategis.

Dalam sebuah podcast pada Rabu, 15 Juli 2026, Dody Hanggodo menyatakan bahwa lemahnya penindakan selama ini dipicu oleh kuatnya budaya pertemanan antarkelompok atau angkatan pegawai.

Kondisi tersebut membuat upaya penegakan disiplin ASN 2026 sering kali mandek di tengah jalan. Saling melindungi antar-rekan kerja menjadi tameng utama yang menghambat proses pemeriksaan, sehingga kasus pelanggaran tidak pernah berlanjut ke tahap sanksi.

Meskipun demikian, Dody menekankan bahwa indikasi ini belum serta-merta membuktikan tindak pidana judol secara mutlak bagi setiap individu yang namanya muncul.

BACA JUGA:Yuenchi Arwindi Akhirnya Buka Suara Soal Keterkaitan dengan Kasus Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Data transaksi masih memerlukan pendalaman lebih lanjut untuk memverifikasi kepemilikan rekening, periode pemantauan, dan keterkaitan langsung dengan situs bandar.

Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal PU menjadi prioritas mutlak sebelum kasus ini diteruskan kepada aparat penegak hukum.

Hingga saat ini, Dody belum merinci modus operandi yang digunakan untuk memanipulasi kehadiran, maupun jumlah pegawai yang sudah resmi dikenai sanksi.

Namun, perbaikan sistem absensi yang baru diperketat telah berhasil membongkar kebohongan tersebut.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa era toleransi terhadap pelanggaran telah berakhir demi meningkatkan kinerja ASN kementerian PU dan reformasi birokrasi yang bersih.

BACA JUGA:Bulu Wajah Mengganggumu? 5 Treatment Klinik Kecantikan Ini bisa Jadi Solusi Ampuh dan Aman

Fakta Kunci Kasus:

• Sekitar 6.000 pegawai terindikasi transaksi judi online berdasarkan data PPATK.
• Sekitar 4.000 pegawai bermasalah dalam sistem absensi elektronik (1 dari 10 ASN).
• Total ASN di Kementerian PU mencapai 38.600 orang.
• Budaya pertemanan disebut sebagai penghambat utama penegakan disiplin selama ini.
• Rotasi pejabat dan pemeriksaan lebih lanjut akan segera dilakukan.