JAKARTA, Semaraknews.co.id — Pemerintah mulai menaruh harapan besar pada program biodiesel B50. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM meyakini campuran bahan bakar berbasis sawit itu bukan hanya mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, tetapi juga mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun sepanjang 2026.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan penggunaan B50 menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasar energi global. Menurutnya, semakin besar pemanfaatan komoditas dalam negeri, semakin kuat pula fondasi energi Indonesia.
“Implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara sekitar Rp170 triliun sepanjang tahun 2026,” kata Dwi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026, seperti dikutip dari Antara.
Tak hanya mengejar efisiensi devisa, pemerintah juga mengklaim program tersebut bakal membuka peluang kerja dalam jumlah besar. Dwi menyebut implementasi B50 ditargetkan mampu menciptakan sekitar 2,1 juta lapangan pekerjaan baru.
Menurutnya, penggunaan biodiesel B50 menjadi penanda perubahan arah kebijakan energi nasional. Bila sebelumnya kebutuhan solar sangat bergantung pada bahan bakar fosil, kini setiap liter solar yang digunakan masyarakat telah mengandung 50 persen bahan baku yang berasal dari hasil perkebunan dalam negeri yang diproduksi petani Indonesia.
BACA JUGA:Prabowo Bawa Indonesia Masuk Klub AI Bentukan China, Era Baru atau Jalan Mulus ke Pengaruh Beijing?
Pemerintah juga mengaitkan program ini dengan agenda penurunan emisi. Implementasi B50 diperkirakan mampu memangkas emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton karbon dioksida atau CO2 sepanjang 2026.
Agar pelaksanaannya tidak berhenti sebagai target di atas kertas, Kementerian ESDM mengaku terus mengawasi aspek teknis maupun operasional di lapangan. Koordinasi dengan produsen kendaraan, pelaku industri, hingga berbagai pemangku kepentingan juga disebut terus dilakukan.
“Yang paling penting adalah pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi B50. Kami juga terus berkoordinasi dengan produsen kendaraan, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik,” ujar Dwi.
Ia menegaskan, transisi menuju B50 tidak bisa dipahami sekadar sebagai pergantian jenis bahan bakar. Pemerintah memandang kebijakan ini sebagai bagian dari peta jalan menuju kemandirian energi yang dijalankan secara bertahap melalui berbagai pengujian, dengan tujuan utama memperbesar manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.