JAKARTA, SemarakNews.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali masuk ruang evaluasi. Di tengah isu potensi pemangkasan anggaran, Badan Gizi Nasional (BGN) memilih tidak buru-buru bicara soal nominal. Lembaga tersebut justru sedang membongkar ulang fondasi program dengan menyisir dapur penyedia makanan, data penerima manfaat, hingga jumlah sekolah yang benar-benar terlayani.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pembahasan mengenai anggaran MBG belum menjadi fokus utama dalam rapat pimpinan. Menurut dia, pemerintah saat ini lebih berkonsentrasi memperbaiki tata kelola program yang selama berjalan menghadapi berbagai persoalan.
“Untuk terkait anggaran belum kami bahas. Kami lagi sisir semua ya, kami sedang menyisir dapur-dapurnya di mana, geotagging-nya di mana, sekolah-sekolah yang dilayani per dapur itu di mana, sekolah yang dilayani berapa,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026.
Menurut Sudaryono, sebelum menentukan kebutuhan anggaran ke depan, pemerintah harus memiliki data yang benar-benar presisi. BGN ingin memastikan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lokasi operasional dapur, hingga jumlah penerima manfaat tercatat secara akurat.
“Sehingga kita bisa punya exact number (angka pasti) dapurnya berapa, jumlah yang dilayani sekolahnya berapa, dan jumlah siswa yang dilayani berapa, ibu hamil berapa, ibu menyusui berapa, dan balita yang belum sekolah berapa, itu harus clear. Akan kami umumkan,” tegasnya.
BACA JUGA:Anjing Hantu Amazon Ternyata Bukan Mitos, Populasinya Bikin Ilmuwan Salah Perhitungan
Selain membenahi data infrastruktur program, BGN juga tengah melakukan validasi terhadap kelompok penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi makanan bergizi tidak sekadar mengejar jumlah penerima, tetapi benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan.
“Yang berikutnya adalah terkait target penerima manfaat. Yang kami bahas sekarang menjadi fokus kami sekarang ini di minggu-minggu ini adalah yang sudah berjalan itu,” kata Sudaryono.
Ia memastikan setiap pelanggaran dalam pelaksanaan MBG akan ditindak sesuai aturan. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan program berjalan dengan prinsip transparansi dan dapat diawasi publik. “Kami sisir dan kami pastikan tidak terjadi pelanggaran, terjadi transparansi, bisa diakses dan lain-lain,” imbuhnya.
Isu evaluasi anggaran MBG sebelumnya mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhu Sadewa menyatakan akan bertemu dengan Sudaryono untuk membahas kemungkinan penyesuaian anggaran program tersebut.
“Belum, saya nanti ketemu kepala MBG yang baru mungkin minggu depan. Saya lihat seperti apa,” ujar Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.
Wacana efisiensi anggaran juga sebelumnya disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Ia menyebut anggaran MBG berpotensi turun setelah pemerintah melakukan perbaikan tata kelola, terutama terkait validasi data penerima manfaat, titik lokasi layanan, serta insentif bagi SPPG.
BACA JUGA:Lebih dari Sekadar Energi, Kafein dalam Kopi dan Matcha Punya Efek Mengejutkan pada Kesehatan Jantung Anda!
“Kan otomatis, otomatis tuh nanti efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti lah gitu ya. Jadi kalau angka sih sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak 268 deh, sudah jauh berkurang, tapi angkanya karena saya masih berjalan prosesnya, saya belum bisa sebutkan ya,” kata Agustina.
Dengan demikian, arah kebijakan MBG saat ini tampaknya bukan sekadar menambah cakupan program, melainkan memastikan mesin birokrasi di belakangnya bekerja lebih presisi. Pemerintah kini menghadapi pekerjaan rumah untuk membuktikan bahwa persoalan MBG bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah benar-benar berubah menjadi makanan bergizi yang sampai kepada penerima manfaat.