“Kerugian terhadap sektor pendidikan terjadi setiap hari ketika anggaran pendidikan dialihkan untuk Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Saleh menilai putusan tersebut berpotensi menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk terus mengalihkan anggaran pendidikan hingga mendekati Pemilu 2029. Menurutnya, kondisi itu sama saja dengan membiarkan amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan tidak dijalankan secara utuh.
“Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi gagal menjalankan perannya sebagai pelindung yudisial atas hak-hak warga negara,” tuturnya.
Kategori :