Apabila kondisi semakin memburuk, pemerintah menyiapkan opsi modifikasi cuaca yang akan dilaksanakan BNPB bersama BMKG. Namun hingga kini belum ada pemerintah kabupaten maupun kota yang mengajukan permintaan pelaksanaan teknologi tersebut.
“Sampai saat ini belum ada daerah yang meminta modifikasi cuaca,” kata Teten.
Tak hanya krisis air, kemarau juga memicu meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Jawa Barat. Hingga saat ini BPBD mencatat 58 kejadian kebakaran yang menghanguskan sekitar 61,8 hektare lahan. Peristiwa tersebut tersebar di 68 desa atau kelurahan pada 47 kecamatan di 14 kabupaten dan kota.
Wilayah yang terdampak antara lain Kabupaten Cirebon, Sumedang, Sukabumi, Majalengka, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Garut, Purwakarta, Subang, Cianjur, Ciamis, Kota Depok, Karawang, dan Indramayu.
“Kejadian kebakaran lahan paling sering terjadi di Sumedang dan Majalengka,” ujar Teten.
Di Sumedang, luas lahan yang terbakar mencapai 13,35 hektare. Sementara Kabupaten Cirebon mencatat area kebakaran terluas, yakni 19,7 hektare dari enam kejadian. Kabupaten Bandung juga mengalami enam kebakaran dengan total lahan terbakar sekitar 5,5 hektare.
“Rata-rata diduga dipicu oleh sisa pembakaran sampah yang bara apinya kemudian merembet,” katanya.
Sementara itu, hasil pemantauan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat menunjukkan sekitar 30 persen wilayah mengalami kekeringan sangat panjang selama 31 hingga 60 hari pada periode 11 sampai 20 Juli 2026.
Wilayah yang mengalami kondisi tersebut meliputi bagian tengah Kabupaten Bogor, wilayah selatan Cianjur, Kabupaten Bandung, Garut, Pangandaran, hingga kawasan pantai utara seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, dan Kuningan.
Meski demikian, BMKG mencatat mayoritas wilayah Jawa Barat atau sekitar 55 persen masih berada pada kategori kemarau panjang selama 21 hingga 30 hari. Hingga kini belum ditemukan wilayah yang mengalami kekeringan dalam kategori ekstrem.