Untuk urusan sumber daya manusia, kementerian mengusulkan anggaran Rp1,98 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pendidikan dan pelatihan koperasi, sertifikasi kompetensi, pengembangan talenta, pelatihan pengurus dan manajer, penyusunan kurikulum nasional koperasi, hingga pembelajaran digital.
Sementara itu, Rp1,25 triliun dialokasikan dalam usulan untuk pengawasan dan pendampingan koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pos tersebut mencakup pendampingan Koperasi Desa Merah Putih, penugasan business assistant, monitoring dan evaluasi, penilaian kesehatan koperasi, pembinaan, hingga penanganan pengaduan.
Jadi, kalau Rp103 miliar tadi terdengar seperti anggaran untuk podcast semata, Ferry punya penjelasan lain. Angka itu disebut sebagai bagian dari mesin komunikasi publik kementerian. Masalahnya tinggal satu, seberapa efektif mesin tersebut bekerja dan seberapa nyata hasilnya untuk koperasi, bukan sekadar seberapa rajin pemerintah tampil di depan kamera.