JAKARTA, Semaraknews.co.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampaknya mulai belajar diet anggaran. Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang anggaran MBG 2027 dipangkas hingga di bawah Rp200 triliun. Alasannya sederhana, pemerintah masih menemukan ruang untuk melakukan efisiensi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan kebutuhan anggaran MBG tahun depan masih akan dihitung ulang. Besarannya akan disesuaikan dengan target penerima manfaat dan kebutuhan program, sebelum dibahas lebih lanjut bersama Menteri Keuangan.
“Untuk di bawah Rp200 triliun tahun depan, ya bisa,” kata Sudaryono seusai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Menurut Sudaryono, angka anggaran MBG 2027 masih belum final. BGN akan kembali menyisir kebutuhan program agar anggaran yang tersedia bisa digunakan secara lebih efisien.
“Nanti kami coba bisa bahas lagi dengan Pak Menteri Keuangan dan juga kami bahas secara internal, kami hitung lagi,” ujarnya.
BACA JUGA:BYD Gelontor Rp16 Triliun di Subang, 20 Ribu Warga Bakal Disulap Jadi Pasukan Pabrik Mobil Listrik
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan anggaran MBG 2027 sebesar Rp240 triliun. Namun, angka tersebut ternyata masih bisa dipangkas jika hasil penghitungan ulang menemukan pos-pos yang dianggap tidak lagi diperlukan.
BGN bahkan mengklaim sudah melakukan efisiensi untuk anggaran MBG 2026. Dari pagu awal Rp268 triliun, anggaran setelah dilakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat turun menjadi sekitar Rp229 triliun.
Salah satu sumber penghematannya datang dari data penerima manfaat yang ternyata dobel. BGN menemukan sekitar 6 juta penerima tercatat lebih dari sekali. Data tersebut kemudian diperiksa menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK.
“Kalau yang lalu dilaporkan 60 sekian, 63 juta kalau enggak salah, itu setelah kami mutakhirkan ternyata 56 sekian juta. Jadi ada 6 juta,” kata Sudaryono.
Kasus data ganda itu antara lain ditemukan pada santri pesantren yang juga tercatat sebagai siswa di sekolah atau madrasah. Dengan kata lain, satu orang bisa masuk hitungan penerima manfaat lebih dari sekali. Data administrasinya mungkin rajin, orangnya tetap satu.
BACA JUGA:Polisi Bantah Panggil GRIB Jaya Bantu Amankan Demo, Warga Tewas Dianiaya Masih Jadi Misteri
BGN juga menemukan sejumlah dapur MBG yang sudah memiliki virtual account (VA) sekaligus daftar penerima manfaat, tetapi dapurnya belum beroperasi. BGN kemudian menarik VA dari 414 dapur tersebut.
Dari penarikan VA itu, sekitar Rp311 miliar berhasil dikembalikan ke kas negara. Angka ini menjadi salah satu bukti bahwa penyisiran data dan operasional masih bisa menghasilkan penghematan.
“Ini setelah kita mutakhirkan pakai NIK, itu kemudian kita bisa saring ada 6 juta orang yang kemudian ternyata berkurang. Dengan berkurang kan artinya anggarannya berkurang,” ujarnya.