JAKARTA, Semaraknews.co.id — Janji pendidikan gratis yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto tampaknya masih harus menunggu waktu. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyebut program sekolah hingga kuliah gratis secara penuh ditargetkan baru bisa terealisasi pada 2028.
Untuk tahun ini, pemerintah dan DPR baru menyiapkan anggaran Rp5 triliun sebagai tahap awal. Dana tersebut digunakan untuk pilot project pendidikan gratis bagi jenjang SD dan SMP, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Yang pertama, di Badan Anggaran untuk SD, SMP, itu baru kami anggarkan Rp5 triliun. Tapi komitmen kami nanti baru di 2028,” kata Said di kompleks DPR RI pada 24 September 2026.
Masalahnya, sekolah gratis dari SD sampai perguruan tinggi jelas tidak bisa diwujudkan hanya dengan modal Rp5 triliun. Said memperkirakan kebutuhan anggaran nasional untuk program tersebut bisa menembus lebih dari Rp300 triliun.
“Hitungan sementara kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan itu sekitar Rp210 triliun kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Itu artinya hampir Rp300-302 triliun,” ujarnya.
Dengan kebutuhan sebesar itu, Rp5 triliun yang disiapkan tahun ini praktis baru menjadi uang muka untuk menguji apakah skema pendidikan gratis tersebut bisa berjalan. Pemerintah akan memulainya dari wilayah-wilayah yang selama ini punya keterbatasan akses pendidikan.
BACA JUGA:Kepala Sekolah Kini Bisa Kasih Bintang ke Dapur MBG, BGN Bikin Sistem Aduan ala Ojol
“Kita coba pilot project Rp5 triliun dulu sekarang ini kemampuannya. Tapi Insya Allah di 2028 akan menjadi kenyataan,” kata dia.
Said, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengatakan penerapan sekolah dan kuliah gratis nantinya akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah perlu memastikan program tersebut tidak justru melahirkan masalah baru dalam tata kelola anggaran.
“Katakanlah di 2028, 60 persen, 75 persen dulu, baru di tahun berikutnya 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis,” ujarnya.
Menurut Said, pemerintah juga masih membutuhkan kajian komprehensif untuk menghitung kebutuhan biaya pendidikan berdasarkan jumlah siswa. Salah satu hal yang perlu diperjelas adalah cakupan sekolah negeri yang berada di bawah Kementerian Agama.
Janji pendidikan gratis itu sebelumnya disampaikan langsung oleh Prabowo. Dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-28 Partai Amanat Nasional pada Jumat, 18 September 2026, Prabowo mengatakan pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri harus digratiskan.
“Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.
Prabowo juga menyebut sumber pembiayaan pendidikan gratis bisa berasal dari uang hasil korupsi yang berhasil disita negara. Menurut dia, dana yang telah dikorupsi harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Dengan begitu, slogan pendidikan gratis kini berhadapan dengan matematika anggaran. Janji sudah disampaikan, pilot project sudah disiapkan, tetapi untuk benar-benar gratis dari SD sampai perguruan tinggi, pemerintah masih harus mencari jalan untuk menutup kebutuhan dana yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun.