Begini Awal Mula Permusuhan Antara Dua Korea Selatan dan Utara, Ternyata Jepang Ikut Berperan?

Perang ini bermula dari konflik perbatasan di Paralel 38 Utara (Zona Demiliterisasi) dan kegagalan upaya negosiasi untuk menyatukan kembali kedua Korea.

Negosiasi berakhir ketika rezim Korea Utara menyerbu Korea Selatan. 

Sebagai hasilnya, dengan izin PBB, Amerika Serikat dan sekutunya mendukung Korea Selatan, sementara Korea Utara didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Tiga tahun kemudian, perang yang telah merenggut 2 juta nyawa warga sipil itu berakhir pada 27 Juli 1953 dengan ditandatanganinya persetujuan gencatan senjata antara Amerika Serikat, Republik Rakyat China, dan Korea Utara. Presiden Korea Selatan saat itu, Syngman Rhee, menolak untuk menandatangani persetujuan tersebut, tetapi berjanji untuk menghormatinya.

BACA JUGA:Cek Faktor yang Mempengaruhi Kenyamanan dan Keselamatan Saat Mengendarai Mobil

Meskipun demikian, perang antara Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis belum berakhir, bahkan hingga sekarang. 

Meskipun begitu, upaya damai dan reunifikasi terus dilakukan. 

Pada pertengahan Juni 2000, Deklarasi Gabungan Utara-Selatan ditandatangani oleh Korea Utara dan Korea Selatan, dengan tujuan memperjuangkan reunifikasi secara damai. 

Pada 4 Oktober 2007, para pemimpin kedua negara juga mengadakan rapat puncak untuk membahas pernyataan resmi penghentian perang dan mengukuhkan kembali prinsip non-agresi. 

BACA JUGA:11 Tips Berkendara di Jalanan Macet Agar Nyaman dan Aman

Dalam usaha reunifikasi, rezim Korea Utara berharap dapat mencapainya tanpa campur tangan asing, seperti AS, Rusia, atau Tiongkok. 

Meskipun demikian, tetap dipertahankan kepemimpinan dan sistem masing-masing negara namun, proses reunifikasi ini tidaklah mudah. 

Ada banyak rintangan yang muncul, baik dari segi politik, ekonomi, maupun masalah lainnya. Secara jangka pendek, isu pengungsi dari utara yang bermigrasi ke selatan merupakan masalah yang sudah lama. 

Sementara secara jangka panjang, perbedaan budaya, kontrast ideologi politik, dan potensi diskriminasi adalah hal-hal yang tidak bisa diabaikan.