Kemensos Dukung Infrastruktur Digital Publik untuk Akurasi Penyaluran Bansos

JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID -- Di era digital yang terus berkembang, efisiensi dan akurasi menjadi dua kata kunci dalam tata kelola pelayanan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah Indonesia, melalui sinergi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), tengah menyiapkan langkah strategis berupa pembangunan infrastruktur digital publik guna mendukung program Perlindungan Sosial (Perlinsos) secara lebih terarah dan transparan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrap disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa penggunaan teknologi dalam penyaluran bantuan sudah tidak bisa ditunda lagi. 

"Data yang paling kita butuhkan adalah data yang akurat. Nah, data akurat itu tidak ada pilihan lain ya dengan teknologi yang tepat,” ujarnya.

BACA JUGA:Peringati Hari Kartini: Naik Transjakarta Cuma Bayar Rp1 Saja Hari Ini, Khusus Perempuan!

Ia menjelaskan bahwa keakuratan data penerima manfaat adalah fondasi utama dari keberhasilan program bantuan sosial.

Untuk itu, dibutuhkan sistem digital yang mampu mengelola data secara terintegrasi dan aman. Dengan cara ini, bantuan dapat lebih tepat sasaran serta meminimalisir risiko penyelewengan.

Hingga saat ini, distribusi bansos masih mengandalkan jalur konvensional seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos.

Namun, digitalisasi diyakini dapat memangkas berbagai kendala birokrasi serta meningkatkan kecepatan distribusi.

BACA JUGA:Yuk Manfaatkan Promo Shopee Hari Ini, Senin 21 April 2025: Ada Beragam Voucher Belanja Menarik

Gus Ipul juga menambahkan bahwa literasi digital masyarakat yang belum merata tetap akan diakomodasi.

“Ini harus dimulai, khususnya di kalangan masyarakat yang melek teknologi. Yang belum siap tetap akan kita bantu. Tapi intinya apa? Mari kita mulai yang bisa dirancang, yang memungkinkan. Kita ikut saja,” jelasnya.

Sementara itu, DEN sebagai lembaga perancang kebijakan utama turut memainkan peran penting dalam menyusun kerangka transformasi digital ini.

Direktur Eksekutif Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, Tubagus Nugraha, menyampaikan bahwa transformasi ini akan bertumpu pada Digital Public Infrastructure (DPI).