Reformasi Gila-Gilaan! Prabowo Izinkan WNA Jadi Bos BUMN, Ini Alasannya

SEMARAKNEWS.CO.ID - Langkah berani diambil Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan mengejutkan di ajang bergengsi Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Ya, Prabowo menegaskan bahwa jabatan bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini boleh diisi oleh warga negara asing (WNA) alias ekspatriat.

Pernyataan itu sontak mengundang perhatian dunia bisnis, sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah, posisi strategis di tubuh perusahaan pelat merah Indonesia dibuka untuk non-WNI.

“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan para peserta konferensi.

BACA JUGA:Nestlé PHK Besar-besaran, 16.000 Orang Kena Dampak! Ini Rencana Rahasia CEO Baru

BUMN Kini Berstandar Global

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari strategi besar reformasi BUMN menuju perusahaan berdaya saing internasional. Menurut Prabowo, sudah saatnya Indonesia membuka diri terhadap praktik bisnis modern, agar BUMN bisa bersaing dengan korporasi global lainnya.

Ia juga menugaskan BPI Danantara Indonesia, lembaga pengelola perusahaan negara, untuk memilih talenta terbaik tanpa memandang kewarganegaraan. Tujuannya, agar BUMN mampu dikelola secara profesional dan efisien.

“Kita harus mengikuti standar bisnis dunia. Saya ingin yang terbaik yang memimpin, bukan karena paspor, tapi karena kemampuan,” tegas Prabowo.

Pemangkasan Besar-Besaran: Dari 1.000 Jadi 200 BUMN

Selain membuka peluang bagi ekspatriat, Prabowo juga meminta agar jumlah BUMN yang saat ini mencapai lebih dari 1.000 perusahaan dipangkas menjadi hanya sekitar 200–240 perusahaan saja.

Langkah ini dinilai perlu untuk menciptakan efisiensi, menghindari tumpang tindih fungsi antar perusahaan, dan meningkatkan nilai strategis BUMN dalam mendukung perekonomian nasional.

“Saya sudah memberi arahan kepada Ketua Danantara untuk merasionalisasi semuanya, mengurangi dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional,” kata Prabowo.

BACA JUGA:Daftar Promo Bakmi GM Periode Oktober 2025: Makan Nasi dan Bakmi Mulai Dari Harga Rp20.000an

Rosan Roeslani: Efisiensi Rp 8 Triliun per Tahun!

Kebijakan Prabowo ini sejalan dengan strategi efisiensi yang digagas oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani.

Dalam forum yang sama, Rosan memaparkan bahwa langkah pemangkasan jumlah komisaris BUMN dan penghapusan tantiem pejabat mampu menghemat hingga US$ 500 juta atau sekitar Rp 8,28 triliun per tahun.

“Kita memiliki sekitar 1.000 perusahaan. Jika rata-rata tiap perusahaan punya lima komisaris, maka totalnya 5.000 komisaris. Hanya dengan memangkas ini, kita menghemat 500 juta dolar AS per tahun,” jelas Rosan.

Rosan juga menambahkan bahwa sebelumnya banyak perusahaan pelat merah yang memiliki 12 hingga 14 komisaris, jumlah yang dianggap berlebihan dan tidak efisien.

“Semua BUMN harus berjalan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Kita ingin meniru standar korporasi global,” tegasnya.

Transformasi Tata Kelola dan Transparansi

Kebijakan membuka pintu bagi ekspatriat dan melakukan efisiensi struktural ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan BUMN tidak lagi menjadi beban, melainkan penggerak utama ekonomi nasional yang sehat dan menguntungkan.

Dengan sistem tata kelola yang lebih ramping dan profesional, diharapkan perusahaan negara bisa menjadi motor investasi dan inovasi baru bagi Indonesia di era pemerintahan Prabowo.

Langkah ini juga mendapat sorotan positif dari para pelaku bisnis dunia yang hadir di forum Forbes. Mereka menilai keberanian Prabowo membuka peluang bagi profesional asing menunjukkan komitmen Indonesia terhadap iklim investasi yang terbuka dan modern.