BEM PTNU Desak Audit Total Program Makan Bergizi Gratis: Stop Pencitraan, Rakyat Butuh Transparansi!

Pesan Tegas Rifqi: Keberhasilan program nasional tidak diukur dari besarnya anggaran tetapi dari dampak nyata bagi penerima manfaat langsung. BACA JUGA:BEM PTNU Soroti Kasus Penyiraman Aktivis KontraS, Desak Penegakan Hukum Transparan 

Akar Masalah Gizi Bukan Sekadar Soal Distribusi Makanan Gratis

Persoalan gizi nasional merupakan isu kompleks yang tidak bisa selesai hanya dengan pendekatan bagi-bagi makanan secara terpusat, Sobat.

Masalah ini berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan keluarga serta akses layanan kesehatan dasar yang merata di seluruh daerah.

Pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap skala prioritas penggunaan uang negara di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru honorer seharusnya mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar dan terukur secara nyata.

BACA JUGA:Satu Abad NU, BEM PTNU DIY Ingatkan Pentingnya Kembali ke Khittah 1926

Tuntut Pembentukan Mekanisme Pengawasan Independen dari Mahasiswa

Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat aktif dalam mengawasi setiap kebijakan publik yang diambil oleh pihak pemerintah.

Dibutuhkan lembaga independen yang melibatkan akademisi serta masyarakat sipil untuk melakukan investigasi mendalam terhadap berbagai dugaan penyimpangan lapangan.

Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan oleh pihak internal sistem saja demi menjaga prinsip akuntabilitas di mata publik, Sob.

BACA JUGA:BEM PTNU se-Nusantara Soroti Derita Warga Aceh Utara, Tiga Dusun Masih Gelap Pascabanjir dan Longsor

Tujuh Tuntutan Utama BEM PTNU untuk Perbaikan Program Negara

Ada tujuh tuntutan utama yang disampaikan mulai dari audit independen hingga penghentian segala bentuk pencitraan politik yang berlebihan.

Pemerintah diminta menindak tegas oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi dalam program Makan Bergizi Gratis ini.

Hasil evaluasi dan investigasi harus dibuka lebar kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia.

BACA JUGA:Pilkada Tak Langsung Dinilai Mundurkan Reformasi, BEM PTNU Jateng Angkat Suara

Kesimpulan Sobat: Kawal Terus Anggaran untuk Rakyat

Negara tidak boleh membohongi publik dengan narasi keberhasilan yang dibangun di atas panggung pencitraan kosong tanpa bukti nyata.