Dana Parpol Cuma Secuil, Perludem Sebut Korupsi Jadi Jalan Pintas Cari Napas Politik

Setelah menerima bantuan tersebut, Muzani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Ia mengakui bantuan negara memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas partai, terutama untuk pendidikan kader.

“Walaupun kami menyadari dana itu belum sepenuhnya menutupi kebutuhan kegiatan partai di masa mendatang, namun bantuan ini tetap memberikan dukungan berarti bagi operasional partai kami,” kata Muzani.

Wacana menambah bantuan negara kepada partai politik juga sempat mencuat setelah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengusulkan agar pemerintah meningkatkan alokasi dana partai yang bersumber dari APBN. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi karena tingginya biaya politik masih menjadi persoalan serius.

Fitroh menilai banyak pejabat mengeluarkan biaya besar untuk memperoleh jabatan, bahkan tidak sedikit yang didukung oleh para pemodal.

“Hal yang sering terjadi di kasus korupsi, timbal baliknya ketika menduduki jabatan tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal untuk menjadi pelaksana proyek-proyek di daerah. Ini tidak bisa dipungkiri, dan sering terjadi,” ujarnya dalam webinar KPK pada 15 Mei 2025.

Usulan tersebut juga mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, penambahan bantuan keuangan bagi partai politik merupakan gagasan yang baik, tetapi mekanismenya harus disusun secara proporsional agar tidak memicu lahirnya partai-partai baru yang hanya mengejar bantuan negara.

“Jadi kita juga harus memikirkan sebuah sistem yang adil,” kata Yusril.