81 Tahun Merdeka tapi Rakyat Masih Susah, BEM UI Mau Demo Rebut Kemerdekaan di Bundaran HI Besok

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Hari Kemerdekaan memang sudah lewat sehari. Bendera sudah berkibar, upacara sudah selesai, pidato tentang Indonesia emas sudah berseliweran. Tapi bagi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah kelompok masyarakat sipil, urusan kemerdekaan rupanya belum benar-benar selesai.

BEM UI bersama Aliansi BEM Seluruh Indonesia dan simpul-simpul gerakan masyarakat sipil berencana menggelar aksi bertajuk “Merebut Kemerdekaan” di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan pemilihan tema tersebut tidak lepas dari momentum peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Namun, menurutnya, perayaan kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada upacara, bendera, lomba panjat pinang, atau pidato yang terdengar heroik.

Sebab, kata Athof, kondisi masyarakat hari ini justru membuat makna kemerdekaan layak dipertanyakan kembali.

“Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri dan juga kepada publik, apakah benar-benar kita telah merdeka yang sebenarnya. Oleh karena itu kita akan membawa tagar Merebut Kemerdekaan,” ujar Athof, sapaan Yatalathof, di Kampus UI, Depok, Ahad, 16 Agustus 2026.

Aksi tersebut juga tidak cuma membawa satu isu. Sejumlah program prioritas pemerintah ikut menjadi sasaran kritik, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

BACA JUGA: Guru Besar Turun Gunung Suarakan 17 Krisis Indonesia

Keduanya dinilai memiliki persoalan masing-masing. Dalam pelaksanaan MBG, misalnya, Athof menyoroti keberadaan sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menurutnya dimiliki oleh orang-orang dekat pemerintahan.

Sementara KDMP dipersoalkan karena pelaksanaannya dinilai semrawut. Alih-alih menjadi obat bagi persoalan ekonomi desa, program tersebut justru dianggap berpotensi menggerus anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

“KDMP mengorbankan anggaran-anggaran daerah untuk pemenuhan layanan publik, untuk membayar gaji pegawai, yang mana terjadi sekarang adalah pemborosan yang sangat besar,” ucap Athof.

Di titik ini, kritik BEM UI kemudian mengarah pada klaim besar pemerintah tentang Indonesia sebagai negara besar dan makmur. Athof mempertanyakan bagaimana klaim tersebut bisa dirasakan masyarakat jika persoalan mendasar seperti pengangguran, biaya pendidikan, biaya kesehatan, hingga penggunaan uang pajak masih menjadi beban.

Menurut Athof, kondisi di lapangan memperlihatkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Pendidikan dan kesehatan juga masih terasa mahal bagi sebagian warga. Di sisi lain, uang yang ditarik negara melalui pajak dinilai belum selalu kembali dalam bentuk pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.

BACA JUGA:Tiket Wisata Bromo Terdampak Karhutla, Ini Tenggat Refund dan Reschedule

Maka pertanyaan sederhananya pun muncul. Kalau rakyat masih harus berhadapan dengan pengangguran, biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal, serta anggaran negara yang dianggap tidak efisien, lalu kemerdekaan itu sebenarnya sedang dinikmati siapa?