Desil Kemiskinan Mendadak Naik, Warga Bisa Kehilangan Bansos, Pemda DIY Murka ke BPS

Protes Pemda DIY kemudian berujung pada pertemuan tertutup dengan BPS DIY di Kompleks Kepatihan pada Kamis sore. Pertemuan tersebut membahas konsolidasi sekaligus penyelarasan data kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Made mengatakan Pemda DIY ingin data pemerintah pusat dapat disandingkan dengan sistem Satu Data Kemiskinan milik daerah. Tujuannya sederhana, jangan sampai nasib warga miskin ditentukan hanya oleh klasifikasi administratif yang ternyata tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.

“Data-data itu data dari pusat, bukan daerah yang menentukan. Jadi, bicaranya sekarang kriteria,” kata Made.

Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan penentuan desil menggunakan 41 variabel dan diperbarui setiap tiga bulan. Dengan sistem yang dinamis tersebut, perubahan klasifikasi bisa terjadi ketika data diperbarui atau terdapat perubahan pada indikator yang digunakan.

BPS DIY, kata Endang, juga membuka ruang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data melalui mekanisme verifikasi dan validasi secara berjenjang.

“Yang paling penting bagaimana bersama-sama menjaga kualitas data sehingga bisa saling melengkapi,” tutur Endang seusai pertemuan.

Masalahnya, data boleh saja dinamis, tetapi kemiskinan punya wajah yang jauh lebih konkret. Ia ada di dapur yang penghasilannya pas-pasan, cicilan yang belum lunas, biaya sekolah anak, sampai kebutuhan sehari-hari yang makin mahal.

Shava, 38 tahun, warga Patangpuluhan, Kota Yogyakarta, menjadi salah satu warga yang mempertanyakan perubahan tersebut. Ia bekerja sebagai tenaga lepas di bidang periklanan dan sebelumnya tercatat dalam desil 4. Dalam pemutakhiran terakhir, statusnya berubah menjadi desil 6.

“Saya yang sebelumnya berada di desil 4, pas cek terakhir tiba-tiba berubah menjadi desil 6 setelah sensus ekonomi,” kata Shava, Kamis.

Kenaikan desil itu tentu bukan kabar menggembirakan jika pada saat yang sama seseorang justru kehilangan akses terhadap bantuan. Ketua Komisi D DPRD DIY R.B. Dwi Wahyu Budianto mengatakan pihaknya menerima ribuan laporan warga yang khawatir bantuan pemerintah mereka terhenti.

“Ada ribuan warga yang mengeluh, perubahan desil dari kategori 4 jadi 6, yang mengakibatkan mereka tidak bisa lagi mengakses bantuan,” kata Dwi.

Dwi menilai pemutakhiran data tidak boleh berhenti pada pengolahan angka secara administratif. Hasil klasifikasi harus diuji dengan kondisi nyata warga melalui verifikasi langsung di lapangan.

“Kalau sistem disandingkan dengan realitas, pasti akan banyak celahnya,” ujar dia.

Pada akhirnya, ribut-ribut soal desil ini bukan sekadar perang angka antara pemerintah pusat dan daerah. Angka dalam basis data memang tidak punya perasaan. Tetapi keluarga yang tiba-tiba kehilangan bantuan karena angka tersebut berubah tentu punya.

Desil 4 menjadi desil 6 mungkin terlihat seperti kenaikan dua tingkat yang sederhana di layar komputer. Bagi warga yang menggantungkan hidup pada bantuan pemerintah, perubahan itu bisa berarti hilangnya akses terhadap kebutuhan yang sebelumnya masih bisa mereka dapatkan.