Mengapa Ada Warga Miskin Tak Menerima Bansos? Kemensos Ungkap Peran Desil Dalam Penetapan Prioritas Bantuan Sosial

SEMARAKNEWS.CO.ID - Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik menjelaskan penggunaan desil dalam penetapan prioritas bantuan sosial. Pemerintah menyebut desil diperlukan ketika jumlah warga membutuhkan bantuan lebih besar daripada kapasitas program.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan mengatakan desil digunakan pada program perlindungan sosial. Contohnya Program Keluarga Harapan dan Program Sembako. Kedua program itu memiliki sasaran penerima yang ditentukan.

Menurut Andy, pemerintah harus menyusun prioritas jika anggaran tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat. Pemeringkatan dimulai dari kelompok yang dinilai paling tidak mampu. Proses tersebut menjadi fungsi utama desil.

BACA JUGA:Prabowo Bicara Abad Hijau di KTT BRICS, Mineral Melimpah Jangan Cuma Jadi Pajangan

Polemik muncul karena ada warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar. Kemensos menyebut persoalan tersebut dapat berhubungan dengan cakupan basis data. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum mencakup semua penduduk.

DTKS disebut biasanya memuat sekitar 43 persen populasi. Kondisi itu membuka kemungkinan warga yang membutuhkan belum masuk data. Akibatnya, muncul kesalahan berupa exclusion error.

Andy memberi gambaran bahwa dua warga sama-sama miskin bisa memperoleh perlakuan berbeda. Salah satu penyebabnya adalah satu nama sudah masuk data, sedangkan nama lain belum tercatat. Persoalan tersebut membutuhkan pembaruan data.

BACA JUGA:Kemenimipas Pulangkan 82 WNI dari Malaysia, Ada yang Hampir Sembilan Tahun Menanti

Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS Setia Pramana menjelaskan arti desil. Menurutnya, desil merupakan ranking relatif. Desil bukan kategori tetap yang melekat selamanya pada seseorang atau keluarga.

Peringkat seseorang dapat berubah apabila kondisi rumah tangga dan kelompok pembanding berubah. Karena itu, posisi desil tidak seharusnya dipahami sebagai label permanen. Pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam kebijakan bansos.

BPS memperkirakan pengeluaran per kapita berdasarkan karakteristik rumah tangga. Faktor yang digunakan antara lain kondisi rumah, komposisi keluarga, fasilitas dasar, dan kepemilikan aset.

BACA JUGA:Kericuhan Demonstrasi Dipersoalkan, Habiburokhman Minta Polda Metro Jaya Usut Dalang dari Demo Kemarin

Perhitungan tersebut menggunakan pendekatan Proxy Means Test. Metodologi itu terus disempurnakan dengan metode statistik dan machine learning. Tujuannya meningkatkan ketepatan pemeringkatan penerima bantuan.

Pemerintah perlu menjelaskan mekanisme desil secara terbuka kepada masyarakat. Warga yang merasa datanya tidak sesuai juga membutuhkan saluran pemutakhiran. Dengan begitu, kebijakan bansos dapat mengurangi salah sasaran. Pemerintah juga perlu membuka mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Warga harus mengetahui cara mengoreksi data apabila kondisi keluarganya berubah.