BACA JUGA:Tips Simpan Beras Dengan Baik Supaya Tidak Mubazir
Perihal proses verifikasi dan validasi data PBP, Bayu menjelaskan bahwa hingga tanggal 2 Maret 2024, terdapat 9 dari 514 kabupaten/kota yang masih belum menyelesaikan proses tersebut.
Kabupaten/kota tersebut antara lain Maluku Tenggara, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Lembata, Asmat, Mimika, Nabire, Puncak, dan Nduga.
Selain itu, Bulog juga akan melanjutkan penyaluran beras Subsidi Public Service Obligation (SPHP).
Bayu menekankan bahwa mekanisme penyaluran beras SPHP ini berbeda dibandingkan dengan beras komersial karena adanya subsidi yang diberikan.
BACA JUGA:Cek! Daftar Promo JSM Alfamart Periode 1-3 Maret 2024, Segini Harga Beras per 5 Kg
Para pengecer harus mengajukan permintaan pembelian kepada Bulog untuk mendapatkan kuota stok yang mereka perlukan.
Menanggapi kelangkaan beras di sejumlah gerai Alfamart, Bayu menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh jumlah stok yang diambil oleh ritel tersebut relatif lebih sedikit dibandingkan dengan gerai lain seperti Transmart, Hypermart, atau Indomaret.
Bayu menjelaskan bahwa pengecer harus meminta izin pembelian kepada Bulog khusus untuk beras SPHP.
Bulog juga akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM).
BACA JUGA:Air Cucian Beras Bisa Bersihkan Wajah dari Jerawat? Ini 5 Faktanya
Program ini dilaksanakan dengan cara menjual beras SPHP dan komersial melalui berbagai kegiatan seperti bazaar, pasar murah, hingga penjualan langsung ke pemukiman.
Bayu menegaskan bahwa Bulog bersama dengan 29 kantor wilayah dan 133 kantor cabangnya terlibat dalam seluruh titik GPM serta melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa.
Dalam operasi pasar, Bulog menjual beras SPHP dan beras komersial sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp10.900 per kilogram untuk beras SPHP dan Rp13.900 per kilogram untuk beras komersial.