JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Dalam pandangannya, Pilkada harus berlangsung secara adil dan tanpa mengulangi kejadian yang merusak kepercayaan publik seperti yang terjadi pada pilpres dan pemilihan legislatif sebelumnya.
Cak Imin menyoroti fenomena penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang telah menghiasi kontestasi politik dalam beberapa waktu terakhir.
BACA JUGA:Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Mei 2024: Ada Hal Baik dan Saran yang Perlu Diperhatikan!
Lalu ia juga menlanjutjan untuk mengingatkan bahwa, upaya untuk mencegahnya harus menjadi prioritas utama dalam menjaga demokrasi yang sehat dan transparan.
"Pengalaman pemilu tahun ini, pilpres dan pileg banyak yang mengatakan bahkan diakui oleh hakim-hakim MK (yang memutus PHPU) sebagai pemilu yang harus diantisipasi atas adanya abuse of power harus dijaga harus diawasi bersama," ucap Cak Imin di Surabaya, Jawa Timur pada hari Sabtu, 5 Mei 2024.
Samakan dengan Pemilu Sebelumnya, Begini Pesan Cak Imin Soal Hasil Quick Count Pilpres 2024-@dpp_pkb-Instagram
Lalu, ia melanjutkan ucapannya, “Saya tidak perlu kepanjangan ngomong abuse of power nanti lama-lama dianggap curhat kalah pilpres,”
Ia mengemukakan harapannya bahwa Pilkada 2024, yang akan diselenggarakan secara serentak di berbagai daerah, dapat dilaksanakan dengan penuh objektivitas dan integritas tanpa adanya gangguan atau kekacauan yang mengganggu jalannya proses demokratis.
BACA JUGA:Heboh! Pedagang Somay Curi 675 Celana Dalam Milik Wanita, Terbongkar Motif Dibaliknya!
"Kita berharap pilkada tahun ini benar-benar pilkada yang objektif, semua pihak berkompetisi secara sehat, tidak terjadi manipulasi dan kekacauan dalam proses pemilihan kepala daerah," ujarnya.
Dalam penilaiannya, kesucian objektivitas dalam penyelenggaraan Pilkada menjadi suatu kewajiban bersama bagi semua partai politik yang terlibat.
Selain itu, dia dengan tegas menegaskan pentingnya mencegah segala bentuk kriminalisasi dalam proses Pilkada di berbagai daerah, sehingga proses demokratisasi dapat berjalan dengan lancar dan terjamin keadilannya bagi seluruh rakyat.
"Yang paling penting salah satunya, kita tidak ingin dalam proses pilkada ini terjadi kriminalisasi yang membahayakan objektivitas subjek di dalam memilih para pemimpin dalam proses berdemokrasi," paparnya.
BACA JUGA:Spiritualis Asal Bali Bocorkan Ujian Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini: 'Waspada!'