JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Tangerang yang hilang tanpa jejak.
Total nilai aset yang hilang mencapai Rp1,7 miliar, terdiri dari 144 aset tetap berupa peralatan elektronik, meubelair, dan kendaraan bermotor di tujuh perangkat daerah serta Sekretariat DPRD.
Temuan ini dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Kota Tangerang tahun 2023, yang diterbitkan pada 7 Mei 2024 dengan Nomor: 32.A/LHP/XVIII.SRG/05/2024.
BPK mengungkapkan bahwa 144 aset tersebut mencakup berbagai barang seperti kamera, komputer, notebook, AC, hardisk, meja-kursi, genset, antena repiter, alat water checker, dan kendaraan roda empat.
BACA JUGA:GIIAS 2024 Hadirkan Hampir 1000 Pelajar, Berikan Inspirasi dan Edukasi Seputar Otomotif
Di antara aset yang hilang terdapat dua kendaraan, yaitu Toyota Corrola Altis dengan nomor polisi B-1072-CQ dan Toyota Kijang Grand Long dengan nomor polisi B-7436-CQ, yang masing-masing menunggak pajak selama 4 dan 5 tahun.
Selain itu, terdapat Antena Repiter senilai Rp102 juta yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2014, serta mesin Water Checker senilai Rp239 juta yang terdaftar pada tahun 2006 di dinas yang sama.
"Hasil uji fisik kendaraan bermotor di Sekretariat DPRD menunjukkan bahwa dua unit kendaraan masih dikuasai oleh anggota DPRD yang sudah tidak menjabat lagi," tulis LHP BPK, sebagaimana dikutip Kamis (25/07).
Keberadaan barang-barang bernilai ratusan juta rupiah tersebut hingga kini tidak jelas.
BACA JUGA:Berubah Jadi Wanita Tulen, Lucinta Luna Bingung Harus Pakai Sarung atau Mukena Saat Sholat
"Upaya penarikan aset kepada pihak yang bersangkutan sudah dilakukan, namun hingga pemeriksaan berakhir, aset tersebut belum dikembalikan ke Pemerintah Kota Tangerang," lanjut laporan tersebut.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Tangerang, Mualim, saat dimintai keterangan terkait hilangnya aset-aset tersebut, mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang lebih memahami persoalan ini.
"BPK yang lebih paham, pegang LHP-nya kan? Jawabannya ada di rekomendasinya," ujarnya singkat.