Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan bahwa seluruh penentuan calon penerima bansos ke depan akan sepenuhnya berbasis pada data kesejahteraan dari sistem baru yang disebut DTSEN.
Langkah ini diambil guna meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas penyaluran berbagai program kesejahteraan sosial secara nasional.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya penyaluran bansos.
Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan dan bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat, sangat dibutuhkan demi kelancaran distribusi bantuan sosial yang lebih transparan.
Dengan sistem yang diperbarui dan proses verifikasi yang semakin ketat, Pemprov berharap bansos berjalan tepat sasaran.
Bantuan ini diharapkan dapat menjadi penopang kebutuhan dasar masyarakat rentan dan menjaga keberlangsungan hidup mereka.