JAKARTA, Semaraknews.co.id – Erros Djarot, sutradara sekaligus politikus kawakan, kembali melempar kritik pedas soal wajah demokrasi Indonesia hari ini. Menurutnya, negeri ini bukan dijalankan oleh parlemen yang independen, melainkan “disandera” oleh segelintir elite: para ketua umum partai.
“Negeri ini disandera oleh para ketua umum partai. Even itu anggota DPR-nya disandera sama ketua partainya,” ujar Erros dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Minggu, 21 September 2025.
Bagi Erros, anggota DPR tak lebih dari wayang di panggung besar politik. Kekuasaan mereka sebatas formalitas karena semua keputusan penting—mulai dari siapa yang bisa duduk di jabatan publik, hingga urusan penempatan duta besar—harus lewat restu satu pintu: ketua umum partai.
“Apa pun harus lewat legislatif. Mau jadi apalah duta besar kek apa kek namanya itu lewat legislatif. Lewat siapa? Lewat DPR. Enggak, lewat ketua umum partai karena semua ditentukan sama ketua umum partai. Ya. Jadi negara ini sebetulnya,” jelasnya.
BACA JUGA:17+8 Tuntutan Rakyat, Dari Jalanan ke Medsos, Lalu Hilang Ditelan Isu Beras
Ia menyebut praktik semacam ini sebagai bentuk “ketidakjujuran politik” yang sudah mengakar lama. Politisi yang terlihat jumawa, kata Erros, sebenarnya hanya figuran yang digerakkan dari belakang layar.
“Saya ini pernah ada di dalam situasi itu, jadi saya tahu persis kondisinya. Orang-orang yang terlihat sombong, merasa hebat, padahal hanya dipanggil dan diatur oleh ketua umum mereka,” tegasnya.
Masalahnya, sistem politik yang serba tersandera ini selalu berujung pada rakyat yang jadi korban. Kepentingan publik bisa terpinggirkan demi deal elite.
“Rakyat yang dikorbankan selesai. Boleh dikatakan saya tidak mengatakan dikorbankan. Kalau mereka punya kepentingan yang berdampak pada rakyat disengsarakan bisa terjadi,” katanya.
BACA JUGA:BGN Tolak MBG Jadi Bantuan Tunai, Dadan: Kalau Duit, Ujung-ujungnya Bisa Diselewengkan
Lebih jauh lagi, Erros menyingkap bahwa bukan hanya para ketum partai yang mengendalikan, tapi juga para konglomerat yang menopang mesin politik. Duet ketum partai dan taipan inilah, menurutnya, yang bikin Indonesia seolah terpenjara dalam genggaman oligarki.
“Dikendalikan oleh institusi yang namanya institusi ketua umum partai dan institusi para konglomerat ini oligarki ini ya. Itu sebenarnya negara ini di penjara itu aja. Begitu dua ini ketemu ya saling berbagi kepentingan selesai,” ungkapnya.