SEMARAKNEWS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi besar-besaran di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025), Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk memangkas jumlah BUMN secara drastis.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional. Mungkin 200, atau 230, 240,” ujar Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi besar restrukturisasi ekonomi nasional, agar perusahaan pelat merah bisa berjalan lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global.
Dari 1.000 ke 240: Rasionalisasi untuk Efisiensi dan Daya Saing
Jumlah BUMN yang kini mencapai sekitar 1.000 entitas, menurut Prabowo, sudah terlalu gemuk dan tidak efisien. Banyak perusahaan dengan fungsi serupa, bahkan ada yang tumpang tindih antara satu kementerian dan lainnya.
Melalui Danantara—lembaga investasi negara yang kini menggantikan sebagian fungsi Kementerian BUMN—Prabowo ingin memastikan hanya perusahaan yang sehat, produktif, dan berorientasi pada hasil yang tetap bertahan.
“Setelah pemangkasan dilakukan, saya ingin perusahaan BUMN dijalankan dengan standar internasional,” ujar Prabowo.
“Saya yakin, pemangkasan ini akan meningkatkan imbas hasil sekitar 1 sampai 2 persen,” tambahnya optimistis.
Reformasi ini menandai era baru bagi tata kelola BUMN di Indonesia, yang sebelumnya dinilai terlalu birokratis dan kurang adaptif terhadap tantangan global.
Danantara Dapat Mandat Khusus dari Presiden
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kini memegang peran vital sebagai pengelola aset negara dan pengawas utama BUMN.
Danantara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2025 tentang BUMN, berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan, pembentukan, serta privatisasi BUMN.
Prabowo menegaskan bahwa lembaga ini harus diisi oleh orang-orang profesional dan berintegritas tinggi.
“Saya sudah perintahkan Danantara untuk mencari talenta terbaik. Sekarang, bahkan profesional asing bisa memimpin BUMN kami,” kata Prabowo.
Langkah membuka kesempatan bagi ekspatriat menjadi pimpinan BUMN menunjukkan keberanian pemerintah untuk menembus batas tradisional dan mengutamakan kinerja di atas kepentingan politik.
UU BUMN 2025: Dari Kementerian ke Badan Pengaturan
Langkah reformasi ini sejalan dengan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang telah disahkan DPR.
Revisi tersebut mengubah status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN, yang fokus pada fungsi regulasi dan pembinaan, bukan lagi operasional langsung terhadap perusahaan pelat merah.
Beberapa poin penting revisi UU BUMN antara lain:
-
Larangan rangkap jabatan bagi menteri, wakil menteri, direksi, komisaris, atau dewan pengawas BP BUMN.
-
Dividen saham seri A Dwiwarna dikelola langsung oleh BP BUMN dengan persetujuan Presiden.
-
Direksi dan komisaris BUMN tidak lagi dikecualikan dari status penyelenggara negara, memperkuat prinsip transparansi.
-
BUMN kini bisa diaudit langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan akuntabilitas publik.
Revisi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat peran BUMN sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Talenta Global dan Standar Internasional untuk BUMN Baru
Langkah membuka peluang bagi profesional asing (ekspatriat) untuk memimpin BUMN bukan tanpa alasan.
Prabowo menilai, jika Indonesia ingin bersaing di panggung global, maka standar manajemen dan tata kelola perusahaan juga harus mengacu pada praktik internasional terbaik.
Ia mencontohkan, banyak perusahaan milik negara di negara maju yang sukses karena berani merekrut profesional lintas negara, seperti Temasek (Singapura) dan Khazanah (Malaysia).
“Kami ingin menciptakan BUMN kelas dunia. Untuk itu, kami perlu orang-orang dengan pengalaman dan keberanian di sektor bisnis global,” tegasnya.
Pemimpin Politik Harus Paham Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung soal pentingnya pemimpin politik memahami ekonomi dan bisnis.
Menurutnya, banyak kebijakan ekonomi menjadi tidak efektif karena dibuat tanpa dasar data atau pemahaman bisnis yang kuat.
“Kadang-kadang ada keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik. Banyak pemimpin politik yang tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Mereka mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ujarnya.
Pernyataan ini disambut positif oleh pelaku usaha dan analis ekonomi yang hadir di forum Forbes Global CEO Conference.
Mereka menilai, pernyataan Prabowo menandai era baru kebijakan ekonomi berbasis data dan efisiensi nyata.