JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID - Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) melalui Ketua Umumnya, Gus AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), mendesak pemerintah untuk menelusuri dugaan keterkaitan kebijakan kehutanan pada tahun 2013.
Pada saat itu, Kementerian Kehutanan dipimpin Zulkifli Hasan, dengan rangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang kini terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Pulau Sumatra.
Seruan itu disampaikan Gus Wal usai acara Istighotsah, Ngaji Pancasila, dan Doa Bersama Lintas Agama yang digelar PNIB di Megaluh, Jombang.
BACA JUGA:Marwah Ulama Harga Mati! PNIB dan Mahasiswa Geruduk KPI Desak Sanksi untuk Trans7
PNIB Soroti Kebijakan Kehutanan Era 2013
PNIB menilai kerusakan hutan yang terjadi satu dekade terakhir tidak dapat dilepaskan dari kebijakan alih fungsi lahan dan praktik perambahan hutan di berbagai kawasan.
Menurut PNIB, pada masa tersebut terjadi peningkatan deforestasi, termasuk pengalihan kawasan hutan dan taman nasional menjadi kebun sawit maupun wilayah pertambangan yang disebut banyak dikuasai kelompok besar, konglomerat, hingga pihak asing.
Gus Wal mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas bencana ekologis yang berulang, terutama di Sumatra.
“Jika akar persoalannya bersumber dari kebijakan masa lalu, maka pejabat yang berwenang harus dimintai pertanggungjawaban. Bagi kami, Zulkifli Hasan harus diusut tuntas,” tegasnya.
BACA JUGA:PNIB Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Usai Ribuan Siswa Keracunan
PNIB: Dampak Kebijakan Dirasakan hingga Kini
PNIB menyebut bahwa persoalan kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi di Sumatra, tetapi juga di Kalimantan Timur, Malinau (Kalimantan Utara), Sulawesi, Papua, hingga sejumlah pulau kecil lain.
Mereka menilai pola deforestasi yang berlangsung antara tahun 2010–2015 kembali menjadi sorotan karena dianggap memperburuk kondisi ekologis dan memicu bencana alam yang terus terulang.
Gus Wal mendesak pemerintah menelusuri seluruh izin dan kebijakan kehutanan yang diterbitkan pada periode tersebut.
“Ini bukan urusan politik. Ini menyangkut kemanusiaan, keselamatan rakyat, dan keberlanjutan alam Indonesia. Kami meminta Presiden Prabowo Subianto menegakkan keadilan lingkungan,” ujarnya.
BACA JUGA:Maulid Nabi dan Harlah Gus Dur, PNIB Ajak Umat Teladani Spirit Kemanusiaan
Desakan PNIB: Pembukaan Rekam Jejak Kebijakan hingga Penetapan Status Bencana
PNIB menyerukan agar pemerintah membuka kembali seluruh rekam jejak kebijakan kehutanan masa lalu untuk memastikan adanya akuntabilitas serta mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah.