JAKARTA, Semaraknews.co.id – Pemerintah Indonesia resmi menggandeng India untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional. Kesepakatan itu diteken saat Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026.
Dua sistem persenjataan yang masuk dalam kerja sama tersebut ialah rudal supersonik BrahMos dan misil udara-ke-udara Astra. Rudal BrahMos diproduksi oleh BrahMos Aerospace, perusahaan patungan milik pemerintah India dan Rusia. Sementara misil Astra merupakan produk industri pertahanan India.
Kerja sama pengadaan rudal BrahMos dilakukan antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Adapun pembelian misil Astra disepakati melalui kerja sama antara Bharat Dynamics Limited dan Republikorp.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait mengatakan pengadaan kedua alutsista tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut dia, prosesnya telah melalui tahapan perencanaan, kajian strategis, hingga evaluasi secara menyeluruh.
“Tujuannya adalah untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara, meningkatkan efek penangkalan, serta menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” ujar Rico kepada wartawan, Sabtu, 11 Juli 2026.
BACA JUGA:Mantan Jampidsus Jadi Tersangka, Polisi Bongkar Brankas 74 Kg Emas dan Rp476 Miliar
Rico menjelaskan, kewenangan mengenai penempatan maupun penggunaan operasional rudal BrahMos dan misil Astra sepenuhnya berada di tangan TNI. Karena alasan tersebut, pemerintah tidak membuka informasi mengenai lokasi penempatan ataupun peruntukan spesifik kedua sistem persenjataan tersebut.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp.
Tak hanya lokasi penempatan yang dirahasiakan, pemerintah juga menutup rapat informasi mengenai nilai kontrak pengadaan kedua alutsista tersebut. Rico menyebut pembatasan informasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pertahanan negara, keamanan, dan strategi militer.
“Kami tidak dapat menyampaikan rincian kontrak, termasuk waktu pelaksanaan, jumlah unit, nilai kontrak, maupun jadwal pengiriman,” kata Rico.
Dengan demikian, hingga kini publik belum mengetahui besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pembelian rudal BrahMos dan misil Astra, termasuk jumlah unit yang dipesan maupun target waktu kedatangannya ke Indonesia. Seluruh informasi tersebut masih dikategorikan sebagai data yang dibatasi penyampaiannya kepada publik dengan alasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.