Karena itu, pengembangan EBT tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau PLN.
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, lembaga keuangan, dan masyarakat dibutuhkan agar potensi energi surya dan angin dapat diubah menjadi kapasitas pembangkit yang nyata.
BACA JUGA:Anggaran MBG Era Dadan Cuma Ludes 66 Persen, Utang Rp1,6 Triliun Malah Nongol
Industri Minta Transisi Dilakukan Bertahap
Dari sisi industri, percepatan transisi energi juga tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis teknologi.
CEO PT Paiton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menilai berbagai solusi energi perlu diintegrasikan dalam satu sistem yang saling mendukung.
Teknologi baru tetap harus dikembangkan. Namun, infrastruktur yang sudah tersedia juga perlu dioptimalkan agar keandalan pasokan listrik tetap terjaga.
“Transisi energi bukan berarti meninggalkan apa yang sudah kita miliki, tetapi bagaimana kita terus meningkatkan sistem yang ada sambil membangun teknologi dan kapasitas baru secara bertahap,” kata Fazil.
Pendekatan bertahap dinilai penting karena kebutuhan energi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan aktivitas industri.
Target akhirnya adalah menciptakan sistem energi yang lebih bersih, tetapi tetap kuat dan mampu memasok kebutuhan listrik secara stabil.
BACA JUGA:Prabowo Pasang TNI-Polri di Sawah, Pengkritik Diminta Minggir, Urusan Pangan Jangan Banyak Bacot
Butuh SDM hingga Skema Pembiayaan
Pembahasan Surabaya Electric Forum juga menyoroti sejumlah pekerjaan rumah lain, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, kebutuhan listrik sektor industri, hingga strategi pembiayaan proyek ketenagalistrikan.
Pembiayaan menjadi salah satu faktor penting karena pembangunan pembangkit dan jaringan listrik membutuhkan investasi besar serta waktu yang tidak sebentar.
Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, berbagai target pengembangan energi baru terbarukan berisiko berjalan lambat.
Begitu pula dengan kesiapan SDM. Pengembangan teknologi energi yang semakin canggih membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus, mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga perawatan fasilitas ketenagalistrikan.