JAKARTA, Semaraknews.co.id — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara kini bakal mendapat tempat baru dalam pengambilan keputusan stabilitas sistem keuangan nasional. CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan, lembaganya akan dilibatkan dalam setiap keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sebuah forum yang selama ini hanya diisi oleh empat otoritas utama negara.
Rosan menyebut keterlibatan Danantara di KSSK merupakan langkah baru dalam desain pengelolaan ekonomi nasional. Selama ini, KSSK beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Ke depannya, KSSK diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam setiap pengambilan keputusannya, supaya memiliki dampak langsung terhadap perekonomian dan dunia usaha, tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja. Jadi, lebih kepada keseluruhan ekosistemnya,” ujar Rosan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026 malam.
Dengan masuknya Danantara, Rosan menyebut format baru tersebut nantinya dapat berkembang menjadi KSSK plus. Artinya, lembaga investasi negara yang dibentuk untuk mengelola aset strategis tersebut akan ikut berada dalam lingkar koordinasi ketika pemerintah merumuskan kebijakan menjaga stabilitas ekonomi.
“Iya, tadi arahannya seperti itu,” kata Rosan.
BACA JUGA:Anjing Hantu Amazon Ternyata Bukan Mitos, Populasinya Bikin Ilmuwan Salah Perhitungan
Masuknya Danantara ke dalam forum stabilitas keuangan muncul ketika pasar sedang menghadapi gejolak setelah Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengundurkan diri. Situasi tersebut membuat pelaku pasar bereaksi negatif sehingga indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah mengalami tekanan.
Namun, Rosan menegaskan bahwa keterlibatan Danantara dalam KSSK tidak berkaitan dengan proses pemilihan calon Gubernur Bank Indonesia berikutnya. Menurutnya, penentuan sosok pengganti Perry Warjiyo sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
“Oh tidak, itu merupakan hak prerogatif Bapak Presiden,” ujar Rosan.
Dalam rapat KSSK di Istana Negara, Danantara turut hadir bersama otoritas lain seperti Bank Indonesia, LPS, Kementerian Keuangan, dan OJK. Kehadiran lembaga investasi tersebut menandai perubahan struktur koordinasi ekonomi pemerintah, dari yang sebelumnya berfokus pada kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, menjadi lebih luas dengan memasukkan perspektif investasi dan dunia usaha.
Keterlibatan Danantara dalam KSSK sekaligus menunjukkan pergeseran peran lembaga tersebut. Jika sebelumnya Danantara dikenal sebagai pengelola investasi strategis negara, kini pemerintah mulai menempatkannya sebagai salah satu bagian dari ekosistem pengambilan keputusan ekonomi nasional.